Jakarta – Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 menjadi 2,9 persen, dari sebelumnya sebesar 3,2 persen.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa ketidakpastian perekonomian global semakin meningkat, dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
Langkah retaliasi oleh China (Tiongkok), serta potensi respons dari sejumlah negara lain, dinilai akan memperburuk fragmentasi ekonomi global dan menekan volume perdagangan dunia.
“Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diprakirakan akan menurun dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan Tiongkok sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut,” kata Perry dalam Konferensi Pers RDG, Rabu, 23 April 2025.
Baca juga: BI Pertahankan Suku Bunga di 5,75 Persen, Fokus Jaga Inflasi dan Stabilitas Rupiah
Perry juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun negara berkembang diperkirakan akan melambat. Hal ini disebabkan oleh dampak langsung penurunan ekspor ke AS, serta dampak tidak langsung berupa turunnya volume perdagangan dengan negara lain.
“Perang tarif dan dampak negatifnya terhadap penurunan pertumbuhan AS, Tiongkok, dan ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global serta mendorong perilaku risk aversion pemilik modal,” jelasnya.
Modal Mengalir ke Safe Haven, Mata Uang Negara Berkembang Tertekan
Selain itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US Treasury) menurun dan indeks mata uang dolar AS (DXY) terhadap berbagai mata uang dunia melemah di tengah ekspektasi penurunan suku bunga acuan The Fed (Fed Funds Rate/FFR).
Baca juga: Aliran Dana Investor Asing Kembali Masuk Rp176 Miliar
Aliran modal global pun mulai bergeser dari AS ke negara-negara dan aset yang dianggap lebih aman (safe haven), terutama ke instrumen keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas. Di sisi lain, aliran modal keluar dari negara berkembang masih berlanjut, memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang mereka.
“Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
