Peran Penting Regulator dan Industri
Kuseryansyah menyatakan, regulator dan asosiasi industri memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas inklusi dan literasi keuangan ini.
OJK dan Bank Indonesia terus memperkuat pengawasan sekaligus gencar mengedukasi publik. Hal ini dalam upaya memastikan penyelenggara keuangan digital (bank, fintech: pembayaran -pinjaman - asuransi -investasi) beroperasi sesuai aturan.
Selain itu, hal tersebut menciptakan rasa aman sehingga masyarakat berani dan semakin nyaman menggunakan layanan resmi asosiasi seperti, AFPI, AFTECH, AFSI, ALUDI harus terus aktif mengadakan program literasi lintas pemangku kepentingan bersama regulator, akademisi, komunitas dan pelaku usaha.
“Mendorong penerapan code of conduct agar anggota fintech lending patuh pada standar etika, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dan pengguna mendapatkan rasa aman,” tambahnya.
Baca juga: Literasi Keuangan RI 2025 Masih Tertinggal dari Inklusi? Ini Penjelasan OJK
Selanjutnya mendorong tata kelola sehat serta memerangi pinjol/investasi ilegal. Tidak dapat berjalan sendiri, ekosistem ini hanya akan efektif jika masyarakat ikut bergerak dari sekadar tahu menjadi mampu menggunakan dengan benar. Layanan keuangan digital ditantang menghadirkan produk berbasis kebutuhan nyata.
“Bukan sekadar menambah download-install aplikasi, meningkatkan registrasi melainkan menghadirkan solusi nyata: pembiayaan usaha, integrasi dengan e-commerce, hingga layanan pembayaran digital yang efisien,” pungkasnya.
Dari Literasi ke Aksi
Inklusi keuangan digital tidak boleh berhenti pada angka statistik. Literasi harus diubah menjadi aksi. Edukasi berbasis komunitas, dari koperasi, pesantren, hingga UMKM, dan beragam komunitas lebih efektif karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
Kuseryansyah menyebutkan, transparansi juga mutlak. Biaya, bunga, hingga risiko harus dijelaskan dengan sederhana. Semakin jujur dan terbuka penyedia layanan, semakin tinggi pula kepercayaan publik.
