Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai Amerika Serikat (AS) yang merasa keberatan terkait sistem pembayaran Indonesia, yakni Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dinilai merugikan Negeri Paman Sam tersebut.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya membuka diri bagi operator di luar negeri untuk masuk ke dalam sistem pembayaran Indonesia, termasuk Mastercard dan Visa.
“Ini terkait dengan QRIS atau GPN Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri, termasuk master atau visa. Untuk di sektor kredit card, itu tidak ada perubahan,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring, Jumat, 25 April 2025.
Baca juga: DPR Bela QRIS dari Sorotan AS: Jangan Korbankan Kedaulatan Ekonomi
Sementara itu, di sektor gateway payment, para operator tersebut juga terbuka untuk masuk ke dalam sistem, baik secara front end maupun berpartisipasi langsung.
“Sektor gateway ini, mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi. Dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” ungkapnya.
Baca juga: AS Soroti Kebijakan QRIS-GPN, Ekonom RI Angkat Bicara
Seperti diketahui, AS menyoroti kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia, khususnya QRIS dan GPN, melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025.
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menilai bahwa Indonesia cenderung menyusun kebijakan tanpa melibatkan pelaku industri internasional, terutama dari AS. (*)
Editor: Galih Pratama
