Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan ketegasannya menanggapi sorotan Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dinilai menghambat perdagangan bilateral dan menjadi alasan dikenakannya tarif sebesar 32 persen oleh pihak AS.
Anis menegaskan, keberadaan QRIS dan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah bentuk nyata dari kedaulatan ekonomi Indonesia yang tidak boleh dikompromikan demi kepentingan negara lain.
“Indonesia harus menjaga kedaulatan ekonominya yang ditunjukkan dengan hadirnya GPN dan QRIS. Kita adalah negara berdaulat, jangan sampai kedaulatan ekonomi dan keuangan yang sudah kita bangun susah payah harus kita korbankan begitu saja,” ujar Anis, dikutip Kamis, 24 April 2025.
Baca juga : AS Soroti Kebijakan QRIS-GPN, Ekonom RI Angkat Bicara
Menanggapi langkah pemerintah yang tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, Anis menyatakan dukungan penuh terhadap upaya diplomasi ekonomi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Negoisasi yang dilakukan oleh Pemerintah harus menghasilkan solusi yang win-win solution, menghormati kedaulatan ekonomi masing-masing negara. Ini harus setara, jangan sampai merugikan kepentingan nasional kita,” tegasnya.
Baca juga : AS Kritik QRIS dan GPN Penghambat Perdagangan, Ini Tanggapan BI
Ia juga menekankan bahwa QRIS merupakan inovasi besar dalam sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Menurutnya, kehadiran QRIS telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses pembayaran digital secara merata.
“Kita harus bangga dengan capaian ini. QRIS adalah langkah maju bangsa dalam memperkuat sistem pembayaran nasional yang aman, efisien, dan independen,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
