Jakarta – Amerika Serikat (AS) menyoroti penggunaan gerbang pembayaran nasional (GPN) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk negara-negara asing. Menurut mereka, hal ini mempersulit perusahaan dari negara lain dalam menjalankan transaksi di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, PT Rintis Sejahtera (Rintis) menganggap kalau komplain AS soal GPN dan QRIS merupakan bentuk dari persaingan bisnis. Suryono Hidayat, Wakil Direktur Utama Rintis, menilai AS khawatir tidak akan mendapat pemasukan dari produk kartu kredit keluaran negeri Paman Sam.
“Ini namanya persaingan bisnis. Amerika melihat, dengan QRIS kan, nggak perlu lagi kartu kredit. Semua (jadi pakai) debit. Jadi itu yang merasa dimakan,” di sela-sela acara “Peluncuran Layanan Tarik Tunai Tanpa Kartu Jaringan Prima”, Rabu, 30 April 2025.
Baca juga: AS Protes QRIS dan GPN, Airlangga Bilang Begini
Menurut Suryono, AS merasa tidak akan mendapat value apa-apa dalam perdagangan, jika Indonesia menggunakan GPN dan QRIS dalam bertransaksi. Ini menjadi alasan kenapa mereka menyoroti kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Suryono mendorong Indonesia untuk menjaga kedaulatan sistem pembayaran dalam negeri melalui GPN dan QRIS. Ia menilai, sistem pembayaran dalam negeri sudah cukup untuk menopang transaksi keuangan.
“Untuk transaksi lokal ya pakai itu (GPN dan QRIS). Untuk transaksi domestik, untuk apa kita pakai produk dari luar? Kita bisa dan kita mampu,” tegas Suryono.
Baca juga: DPR Bela QRIS dari Sorotan AS: Jangan Korbankan Kedaulatan Ekonomi
Sebagai perbandingan, di negara asing, pembayaran dengan bank yang berbeda, maka memerlukan Electronic Data Capture (EDC) yang berbeda. Belum lagi, Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0 persen yang diterapkan Bank Indonesia (BI).
“Di dunia manapun, tidak ada yang ada proses three party, di mana kartu bank A bisa dipakai di bank B untuk transfer ke bank C. Itu cuma Indonesia. Di luar negeri (kartunya) cuma satu-satu. Kalau di Indonesia kan canggih,” tutupnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
