Oleh Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank Media Group
EKONOMI Indonesia belakangan seperti demam, suhunya naikturun. Para pejabat sibuk meyakinkan dunia: negeri ini kuat. Menteri Keuangan menyebut APBN solid dengan cadangan fiskal Rp420 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memamerkan hasil stress test perbankan, katanya ketahanan nasional tetap kokoh. Lembaga pemeringkat masih setia dengan peringkat utang. Gubernur Bank Indonesia (BI) sangat optimistis dengan rupiah. Pasar diyakinkan. Rakyat diyakinkan.
Tapi, kita tidak bisa mengelak dari satu pertanyaan: bukankah ini mirip dengan 1997 lalu? Bukankah dulu para petinggi negeri ini juga sibuk meyakinkan pasar, rakyat, sementara bom waktu ekonomi terus berdetak di bawah lantai panggung yang tampak megah?
Jujur, tulisan ini bukan hendak membunyikan alarm. Indonesia belum persis di tepi jurang. Tapi, menurut Prof. Mohamad Ikhsan, ekonom senior Universitas Indonesia, negeri ini sedang berjalan ke arah sana, perlahan, tapi nyata. Yang mengkhawatirkan: mata kita mungkin asyik menatap angka-angka makro yang menenteramkan, sementara telinga kita tuli terhadap bisikan sejarah yang mulai berembus lagi.
Otoritas kerap menyebut perbankan nasional sehat. Rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 25,87 persen, jauh di atas ambang minimum. Rasio kredit bermasalah (NPL) dapat ditekan di kisaran 2,2 persen. Likuiditas kuat. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,55 persen. Melihat angka-angka ini, sektor keuangan tampak seperti benteng baja.
Baca juga: Menguji Optimisme Menteri Purbaya Soal Rupiah
Tapi, inilah ironi besar: kesehatan semu di permukaan sering kali menyembunyikan kerapuhan struktural di dasar.
Ambil satu contoh sederhana. Di tengah gejolak rupiah yang mendekati Rp18.000an per dolar AS, BI melakukan intervensi valas secara masif. Cadangan devisa turun dari sekitar USD146,2 miliar. Gubernur BI menyebut intervensi ini bukan business as usual, sudah all out.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi: kredit macet akan lahir dari kelapa sawit dan turunannya, tambangtambang mineral dan turunannya. Perampasan kebun sawit yang dinilai melanggar pun punya potensi macet. Perubahan kebijakan ekspor satu pintu sungguh mengganggu perbankan karena debitur terkena dampak. Perubahan kondisi itu adalah bom waktu yang tertanam di dalam sistem perbankan kita.
Ingatlah catatan Mohamad Ikhsan: bagaimana Habibie dulu dengan tegas menghentikan proyek IPTN, proyek kebanggaannya sendiri, demi menyelamatkan negara. Ia mengorbankan agenda pribadinya karena ia tahu kredibilitas reformasi mensyaratkan pengorbanan. Tak ada yang percaya pada reformasi setengah hati yang melindungi proyek favorit presiden.
Hari-hari ini kita menyaksikan ekspansi fiskal besarbesaran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih diperkirakan menelan biaya USD18 miliar atau Rp314 triliun pada tahun ini. Defisit APBN 2025 tercatat 2,92 persen dari PDB, sangat dekat dengan batas 3 persen yang diatur undang-undang. Fitch Ratings bahkan merevisi outlook Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026 karena kekhawatiran terhadap disiplin fiskal dan ketidakpastian kebijakan.
Jujur, tidak mengatakan program-program tersebut tidak penting. Tapi, tetap ada pertanyaan: di mana keberanian untuk mengatakan “tunda” atau “skala ulang”? Di mana pengorbanan agenda pribadi seperti yang dilakukan Habibie? Ataukah kita mengulang pola lama, proyek-proyek prestise terus berjalan meski ruang fiskal menyempit, meski lembaga pemeringkat memperingatkan, meski investor mulai resah?
Satu hal yang tak boleh dilupakan: pasar keuangan tidak peduli retorika nasionalisme atau “blaming asing”. Pasar hanya peduli pada satu hal: apakah elite menghormati rules of the game?
Krisis tak pernah datang dari indikator yang kita awasi. Ia datang dari sudut yang kita abaikan. Pada 1997, kita mengabaikan utang swasta yang membengkak. Pada 2008, dunia mengabaikan subprime mortgage. Hari ini, kita mengabaikan risk masking di perbankan dan defisit tersembunyi di luar APBN. Ini menjadi kekhawatiran kita.
Indonesia belum di jurang. Cadangan devisa masih cukup. Pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5,61 persen. Tapi, jendela untuk menghindar dari hal yang tak diinginkan itu sedang menutup. Setiap bulan. Setiap hari.
Habibie menunjukkan bahwa reformasi sepenuh hati itu mungkin. Megawati menunjukkan bahwa melanjutkan reformasi, tanpa popularitas sekalipun, itu mungkin. SBY menunjukkan hasilnya nyata.
Baca juga: Badai di Gerai Retail Modern yang Tutup: Pemerintah (Menteri Desa) “Mendukung” di Tengah Krisis Daya Beli
Pertanyaannya: apakah kita punya keberanian untuk melakukannya, sepenuh hati, dengan konsisten, dengan pengorbanan nyata? Atau kita biarkan sejarah menuliskan lagi satu babak lain dari kebodohan kolektif yang bisa dihindari?
Jujur, berharap pemerintah akan memilih yang pertama. Tapi, sejarah tidak diam. Ia sedang berbisik. Dan, kita khawatir, semoga tak terjadi, bahwa kita sedang sibuk menutup telinga dengan angka-angka yang menenangkan, sementara bisikan itu makin keras menjadi teriakan.
Masalah utama sekarang bukanlah soal angka-angka indikator ekonomi, melainkan sudah menyangkut kepercayaan pasar yang terkikis. Sewaktu-waktu kepercayaan itu akan melumat ekonomi dan pada akhirnya akan meledakkan perbankan. Semoga dugaan ini salah. (*)
