Poin penting:
- Sekitar 107 ribu hektare lahan terbakar di berbagai wilayah Indonesia.
- Pemerintah belum menerima laporan gangguan asap ke negara tetangga.
- BMKG memperingatkan fase kritis karhutla akibat El Nino sangat kuat.
Jakarta – Pemerintah mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah melanda sekitar 107 ribu hektare di Indonesia. Meski luas kebakaran terus bertambah, pemerintah memastikan asap belum mengganggu negara tetangga.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini fokus menangani karhutla di sejumlah wilayah. Ia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla dilakukan semaksimal mungkin.
“Pemerintah pusat mendukung penuh apa pun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi, maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional, kita dukung penuh,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (11/8).
Baca juga: Kebakaran Bromo Lahap 520 Hektare, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan 3 Hal Ini
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan, pemerintah berupaya keras menahan dampak asap agar tidak meluas ke luar negeri. Penanganan dipercepat melalui operasi udara dan pemadaman darat di wilayah rawan.
“Kita juga berupaya sekeras mungkin untuk tidak mengganggu pihak lain, baik ke negara tetangga yang dekat dengan kita,” kata Djamari dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Penanganan Kebakaran Difokuskan di 6 Provinsi Rawan
Pemerintah memusatkan penanganan kebakaran pada enam provinsi rawan karhutla. Wilayah itu meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kawasan tersebut menjadi perhatian karena memiliki lahan gambut yang mudah terbakar saat kemarau. Kondisi kering mempercepat penyebaran api dan menyulitkan pemadaman.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengerahkan 43 helikopter. Sebanyak 10 hingga 15 pesawat fixed-wing disiapkan sesuai kebutuhan operasi.
“Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan,” ujar Djamari.
Pemadaman juga dilakukan dari darat menggunakan tangki fleksibel penampung air sementara. Langkah ini membantu pasokan air bagi petugas di lokasi kebakaran.
Asap Belum Menyeberang ke Negara Tetangga
Di tengah meluasnya kebakaran lahan, pemerintah menyatakan belum menerima laporan gangguan asap dari negara lain. Djamari menegaskan pemantauan terus dilakukan untuk mencegah dampak lintas batas.
“Sampai dengan hari ini tidak ada itu (pihak yang terganggu dengan asap), ya,” katanya.
Selain enam provinsi prioritas, kebakaran juga terjadi di kawasan Gunung Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan Gunung Rinjani. Pemerintah menilai pengendalian asap menjadi bagian penting dari operasi pemadaman.
Baca juga: Kebakaran Bromo Meluas Jadi 176 Hektare, Akses Wisatawan Ditutup Total
El Nino Kuat Jadi Ancaman Baru
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprakirakan El Nino pada Agustus hingga Oktober berada pada kategori sangat kuat.
“Pemerintah mendorong seluruh unsur terkait meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi dampak karhutla,” kata Raja Juli.
Ia mengingatkan kondisi tahun ini diperkirakan menyerupai 2015. Saat itu, karhutla besar menyebabkan 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar.
“Kita benar-benar harus waspada soal Karhutla tahun ini. Laporan BMKG Agustus-Oktober adalah El Nino sangat kuat,” ujarnya.
Baca juga: Kebakaran Nipah Mall Makassar, BPBD Ungkap Dugaan Awal Penyebabnya
Raja Juli juga mengingatkan dampak sosial karhutla 2015 sangat luas. Bandara, sekolah, pasar, dan pusat perbelanjaan sempat ditutup akibat asap.
Pemerintah menegaskan larangan membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat dan korporasi diminta menjaga kewaspadaan, termasuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
BMKG menyebut Indonesia memasuki fase kritis karhutla 2026. Data awal Agustus mencatat 9.538 titik panas nasional, dengan konsentrasi tertinggi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Pemerintah kini memperkuat patroli terpadu, pembasahan gambut, dan langkah kesehatan masyarakat. Upaya pengendalian kebakaran diprioritaskan agar asap tidak meluas ke wilayah lain maupun negara tetangga. (*)
Editor: Yulian Saputra
