Jakarta– Meski target pendapatan pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 telah diturunkan dari rancangan awalnya, target penerimaan negara itu dinilai masih cukup menantang. Leo Rinaldy, analis Tim Riset Mandiri Sekuritas mengatakan target pendapatan tersebut masih tinggi. Postur RAPBN 2016 sedikit berbeda dengan rancangan awal yang diumumkan pada 14 Agustus.Target pendapatan pajak lebih rendah Rp19 triliun dari rencana awal.
“Dengan struktur anggaran 2016, kami masih meyakini target pajak masih menantang. Target itu hanya naik 3,9% dari APBN-P tahun ini. Meskipun demikian, dengan pertumbuhan pajak 2% pada 2015, target tahun depan hanya mencerminkan akselerasi sebesar 32%,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 30 Oktober 2015.
Dengan prediksi itu, tim Riset Mandiri Sekuritas meyakini target pendapatan pajak 2016 bergantung pada program reformasi pajak pemerintah dan juga kesuksesan implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Seperti diketahui, dini hari tadi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya sepakat membawa hasil pembahasan RAPBN2016 ke Rapat Paripurna yang digelar hari ini. Hasil kesepaktan Banggar dan Pemerintah itu antara lain, pagu anggaran penerimaan negara Rp 1.822,5 triliun dan belanja negara Rp 2.095 triliun. Sedangkan defisit anggaran dipatok sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara, asumsi makro yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, inflasi 4,7% dan nilai tukar rupiah Rp 13.900 per dollar Amerika. Harga minyak (Indonesia Crude Palm atau ICP) 50 USD per barrel, lifting minyak 830.000 barrel per hari, lifting gas 1.015 juta barrel per hari setara dengan minyak.
Sementara untuk target pembangunan ditetapkan tingkat pengangguran sebesar 5,2%-5,5% target kemiskinan 9%-10%, gini ratio 0,39%, indeks pembangunan manusia (IPM) 70,1. Banggar DPR dini hari tadi selesai berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan RAPBN 2016. Dari 10 partai yang hadir, hanya Gerindra yang menolak usulan APBN pemerintah.(*) Ri Martati
