Poin Penting
- Posisi ULN Indonesia Februari 2026 naik menjadi USD437,9 miliar (Rp7.508,45 triliun) dan tumbuh 2,5 persen yoy, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 1,7 persen yoy
- Kenaikan didorong ULN sektor publik, terutama bank sentral akibat masuknya modal asing ke instrumen SRBI, sementara ULN swasta justru turun 0,7 persen yoy
- Struktur ULN tetap sehat dengan rasio terhadap PDB 29,8 persen dan didominasi utang jangka panjang (84,9 persen), mencerminkan pengelolaan yang hati-hati.
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar USD437,9 miliar atau setara Rp7.508,45 triliun (asumsi kurs Rp17.150/USD), meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD434,9 miliar atau Rp7.457,01 triliun
Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh sebesar 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen yoy.
“Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan,” kata Anton Pitono, Direktur Departemen Komunikasi BI dalam keterangannya, Rabu 15 April 2026.
Dari ULN publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar USD215,9 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy).
Baca juga: Jerat Defisit APBN: Menkeu Purbaya, Bunga Utang Menggunung dan Tax Ratio yang Rendah
“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang,” tambahnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,3 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,6 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” pungkasnya.
Sementara peningkatan ULN BI didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh BI sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.
Selain itu, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar USD193,7 miliar, atau secara tahunan tercatat turun 0,7 persen. Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations)dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen (yoy) dan 0,2 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen terhadap total ULN swasta.
“ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta,” imbuh Anton.
Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp185,3 Triliun di Februari 2026
Sementara struktur ULN Indonesia diklaim sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN.
Anton menambahkan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
