Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia menurun. Pada Februari 2025, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar USD427,2 miliar atau setara Rp7.191 triliun (asumsi kurs Rp16.834/USD).
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan angka ini menurun tipis dibandingkan dengan posisi ULN pada Januari 2025 sebesar USD427,9 miliar.
Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,7 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3 persen pada Januari 2025. Perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta.
“Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ujar Denny dalam keterangan resmi, Kamis, 17 April 2025.
Baca juga: BI Memandang ULN RI US$387,6 Miliar Masih Terkendali
Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada Februari 2025 tercatat sebesar USD204,7 miliar, sedikit menurun dibandingkan Januari 2025 yang sebesar USD204,8 miliar.
Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Januari 2025 sebesar 5,3 persen (yoy).
“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” tandasnya.
Kebijakan Pengelolaan Utang Tetap Pruden
Denny menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia per Januari 2025 Naik Lagi, Tembus USD427,5 Miliar
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Sektor Prioritas Penggunaan ULN Pemerintah
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung:
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,6 persen)
- Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen)
- Jasa pendidikan (16,6 persen)
- Konstruksi (12,1 persen)
- Transportasi dan pergudangan (8,7 persen)
- Jasa keuangan dan asuransi (8,2 persen)
Baca juga: Makin Brutal! Donald Trump Terapkan Tarif ke China dari 145 Persen Jadi 245 Persen
ULN Swasta Terus Alami Kontraksi
Sementara itu, ULN swasta melanjutkan tren kontraksi. Posisi ULN swasta pada Februari 2025 tercatat stabil di kisaran USD194,8 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).
“Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber baik dari lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing terkontraksi sebesar 2,2 persen (yoy) dan 1,5 persen (yoy),” tambahnya.
Baca juga: Duh! Utang Luar Negeri RI Naik Lagi, Sekarang Tembus Segini
Denny menyebutkan bahwa struktur ULN Indonesia masih dalam kondisi sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal itu tecermin dari penurunan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,2 persen pada Februari 2025, dan dari 30,3 persen pada Januari 2025.
Selain itu, ULN jangka panjang masih mendominasi dengan porsi 84,7 persen dari total ULN. (*)
Editor: Yulian Saputra
