Poin Penting
- Prabowo menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi maksimal 300 perusahaan hingga akhir 2026 dari total 1.074 BUMN
- Pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp70 triliun
- Dana hasil efisiensi BUMN akan diarahkan untuk pembangunan puskesmas, sekolah, dan rumah bagi rakyat.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga akhir 2026.
Dengan target tersebut, pemerintah akan menutup lebih dari 750 BUMN dan mempertahankan hanya perusahaan yang produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Prabowo mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah menutup 290 BUMN. Perampingan tersebut menjadi bagian dari upaya restrukturisasi korporasi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan pelat merah.
“Pada Desember 31 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ucap Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Baca juga: Prabowo: Bank Emas RI Kelola Emas 153 Ton Senilai Rp360 Triliun dalam Satu Tahun
Prabowo menyampaikan, secara total terdapat 1.074 BUMN. Menurutnya, sebagian perusahaan tersebut tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik kepada negara.
“Terus pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad-hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” imbuhnya.
Selain memangkas jumlah BUMN, pemerintah juga menargetkan penghematan biaya overhead. Prabowo menyebut pemerintah telah menghemat lebih dari Rp50 triliun dan menargetkan penghematan mencapai lebih dari Rp70 triliun hingga 31 Desember 2026.
“Kita sudah menghemat Rp50 triliun lebih. Target kita 31 Desember 2026, target kita kita harus menghemat Rp70 triliun lebih,” ujar Prabowo.
Biaya tersebut antara lain berasal dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, perjalanan dinas, serta berbagai pengeluaran lainnya.
Menurut Prabowo, dana hasil efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti renovasi puskesmas dan sekolah hingga pembangunan rumah rakyat.
Baca juga: Prabowo Mau Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir lewat Pengadilan Ad Hoc
“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki? Berapa sekolah bisa kita renovasi? Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan?” tambahnya.
Perampingan tersebut merupakan bagian dari upaya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam melakukan restrukturisasi dan efisiensi BUMN. (*)
Editor: Galih Pratama
