Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui anggaran untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp48,35 triliun di tahun 2024 mendatang.
“Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin anggaran Kementerian Keuangan beserta dengan seluruh catatannya, kita setujui,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Rabu 14 Juni 2023.
Secara rinci dari angka tersebut, anggaran untuk kebijakan fiskal senilai Rp40,23 miliar, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp2,48 triliun, dan pengelolaan belanja negara sebesar Rp28,74 miliar.
Kemudian, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp310,8 miliar, dan alokasi dukungan manajemen sebesar Rp45,49 triliun.
“Kami tidak ada catatan, saya rasa banyak sekali yang harus dikerjakan bahkan banyak yang timeline-nya sangat ketat sebelum RAPBN disampaikan kepada bapak Presiden, jadi ini para unit eselon I saya minta untuk betul-betul menyelesaikan dengan timeline yang ada,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Defisit APBN Diproyeksi di Bawah 2,8%
Sementara itu, terkait dengan hal fundamental seperti alokasi pensiun akan dibahas lebih lanjut, terutama mengenai implikasinya terhadap keuangan negara karena membutuhkan waktu yang panjang.
“Namun, saya rasa timeline yang disampaikan disini akan memberikan indikasi komitmen kita akan kearah mana dari sisi roadmap tersebut,” jelasnya.
“Saya rasa semuanya sudah banyak sekali catatan yang sangat bagus yang bertujuan memperbaiki organisasi dna pengelolaan serta program serta kebijakan dari Kementerian Keuangan atas dukungan dari komisi XI,” tambah Menkeu. (*)
Editor: Galih Pratama
