Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
PUBLIK terbiasa mendengar derap langkah reformasi di koridor kementerian. Tapi yang terjadi di Kementerian Keuangan pekan ini bukanlah derap, melainkan hening yang mencekik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua pejabat eselon I sekaligus: Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Sebelumnya, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Crystallin juga sudah angkat kaki.
Tiga kursi dirjen kosong bersamaan. Bukan karena mutasi biasa, bukan karena promosi. Tapi karena “istirahat”, kata Menkeu. Istirahat di tengah badai.
Dan di balik sunyi itu, beredar isu yang membuat bulu kuduk merinding: APBN hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan. Dari April hingga Juli 2026. Jika itu benar, maka kita tidak sedang membaca berita biasa. Kita sedang menyaksikan sandiwara hening di atas panggung yang sedang terbakar.
Mari kita pahami posisi dua orang yang baru saja dinonaktifkan. Dirjen Anggaran adalah juru kunci eksekusi belanja negara. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah arsitek kebijakan fiskal jangka pendek dan panjang. Mereka adalah dua dari tiga pilar utama yang menjaga bendungan APBN.
Baca juga: Purbaya Benarkan Febrio dan Luky Dicopot, Dirjen Kemenkeu Diisi Plh
Sementara di luar, tekanan menghunjam: APBN sudah dipotong Rp80 triliun lebih demi efisiensi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot hampir Rp1 triliun per hari—sebuah lubang hisap yang tak pernah berhenti. Perang Iran memicu lonjakan harga energi, rupiah merosot seperti tak punya tulang punggung. Penerimaan pajak tersedak ekonomi global yang sedang batuk-batuk.
Di saat dompet cekak, siapa yang harus bertanggung jawab? Dan tanpa penjelasan apa pun.
Yang lebih mengkhawatirkan dari isu APBN tiga bulan adalah cara otoritas merespons. Menkeu Purbaya hanya mengkonfirmasi pencopotan, lalu memberi kedua pejabat itu “waktu istirahat”. Tidak ada klarifikasi soal isu yang mengguncang. Tidak ada data transparan tentang kesehatan kas negara. Tidak ada pernyataan yang bisa menenangkan pasar—atau setidaknya memberi arah.
Inilah kelalaian komunikasi yang paling berbahaya. Kekosongan informasi dari sumber resmi akan selalu diisi oleh rumor. Dan rumor—terutama soal APBN yang hanya cukup tiga bulan—bukanlah gosip ringan. Ia bisa menjadi self-fulfilling prophecy. Jika pelaku pasar percaya negara akan bangkrut Juli depan, mereka akan menarik dananya. Rupiah akan jatuh lebih dalam. Inflasi akan melonjak. Dan ramalan itu akan menjadi kenyataan, bukan karena APBN memang kolaps, tetapi karena kepercayaan runtuh terlebih dahulu.
Para ekonom sudah melihat skenario ini di negara lain. Argentina, Turki, bahkan Yunani. Keruntuhan fiskal tidak pernah diawali oleh ledakan—ia diawali oleh hening yang tidak dijelaskan.
Maka dengan tegas masyarakat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, bukan untuk mengguncang, tetapi untuk menyelamatkan sisa-sisa rasionalitas di tengah kabar buruk:
Pertama, apakah benar APBN hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan? Jangan beri kami pernyataan umum seperti “kondisi fiskal aman terkendali”. Kami ingin data: saldo kas per hari ini, proyeksi penerimaan tiga bulan ke depan, dan skenario terburuk yang sudah disiapkan. Rakyat dewasa, ia bisa menerima kabar sulit asalkan disampaikan dengan jujur.
Kedua, apakah pencopotan ini bentuk akuntabilitas atas kegagalan proyeksi fiskal? Jika ya, itu langkah yang benar. Pejabat yang salah hitung harus diganti. Tapi publik berhak tahu bahwa itu yang terjadi, bukan sekadar “istirahat”.
Ketiga, siapa yang mengisi tiga kursi dirjen kosong itu dan dalam waktu berapa lama? Tiga posisi strategis diisi pelaksana harian bersamaan—di kementerian paling kritis, di saat fiskal paling tertekan—itu bukan situasi ideal. Ini seperti mengemudikan kapal di tengah badai tanpa nakhoda, hanya dengan kapten sementara yang belum tahu peta.
Keempat, bagaimana pemerintah menutup potensi shortfall anggaran? Apakah akan ada pemotongan tambahan? Penerbitan surat utang baru? Atau sumber penerimaan darurat? Jangan biarkan rakyat menduga-duga sementara kantong mereka terus dikeruk.
Baca juga: Purbaya Sebut Bank Dunia Minta Maaf atas Proyeksi Ekonomi RI 4,7 Persen
Pergantian pejabat di Kemenkeu memang hal biasa. Tapi tiga dirjen kosong bersamaan, di tengah isu APBN tiga bulan, di tengah perang Iran yang belum selesai, rupiah yang terus melemah, dan program MBG yang menguras triliunan—itu bukan hal biasa. Itu adalah sinyal merah yang tidak boleh dijawab dengan “istirahat dulu”.
Publik tidak bodoh. Masyarakat hanya lelah dengan keheningan. Dan di negara yang pernah jatuh karena krisis fiskal—ingatlah 1998— publik berhak untuk bertanya: apakah sejarah akan berulang, atau kali ini ada yang berani bicara jujur?
Bahkan, ada kabar seputar pencopotan tiga dirjen itu yang menyebut “pembersihan” orang-orang Sri Mulyani Indrawati (SMI), Menkeu sebelumnya. Tapi kabar pembersihan orang-orang SMI tampaknya masih spekulasi.
Masyarakat masih menunggu. Bukan menunggu Pak Menkeu sedang bikin konten. Tapi menunggu penjelasan Pak Purbaya yang rasional dengan data data.
Inikah signal “merah” di balik keterangan sedang “istirahat”? Semoga “kantong” negara baik-baik saja dan masih tebal dari sekadar kata “istirahat” dan “pokoknya ada” yang sedang ngetren di kalangan wartawan.
