Aceh – PT PLN (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) memulai pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Aceh Fase I 50 Megawatt (MW) dengan ditandai peletakkan batu pertama di Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada tanggal 27 September 2017 antara PT PLN (Persero) dengan PT PJB.
Kegiatan peletakkan batu pertama ini dilakukan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama dengan Kepala Divisi Operasi Regional Sumatera Supriyadi, Direktur Utama PT PJB Iwan Agung Firstantara, General Manager PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera Weddy B Sudirman, Direktur Utama PT Rekadaya Elektrika (PT RE) Harjono, Presiden Direktur dan CEO Siemens Indonesia Prakash Candran.
MPP Aceh merupakan proyek yang dibangun sebagai pelaksanaan program kelistrikan 35.000 MW. MPP Aceh dibangun guna meningkatkan rasio elektrifikasi daerah terpencil dengan konsep mesin yang mudah dipindah-pindahkan (mobile), pengoperasian yang ramah lingkungan, dan pembangunan dalam waktu yang singkat.
PJB mendapat penugasan dari PT PLN (Persero) untuk menyelesaikan proyek MPP di 5 lokasi Indonesia, yaitu Sumatera, Sulawesi, Maluku, Jawa Bagian Timur dan Bali dengan kapasitas total sebesar 500 MW. Untuk wilayah Aceh akan dibangun dua MPP dengan total kapasitas 150 MW. Pada tahap awal PJB akan membangun MPP Aceh Fase I berkapasitas 50 MW dan kemudian akan dilanjutkan Fase II berkapasitas 100 MW.
Kepala Divisi Operasi Regional Sumatera, Supriyadi dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018 menjelaskan, kondisi sistem ketenagalistrikan di Aceh masih perlu mendapat perhatian, di mana dalam kondisi tertentu masih dirasakan adanya pemadaman. Hal ini bukan karena daya pembangkit listrik yang terpasang di Aceh kurang, namun lebih disebabkan oleh terjadinya gangguan atas beberapa unit pembangkit.
Dengan adanya pembangunan MPP PLTG Aceh Fase I 50 Megawatt ini diharapkan kapasitas pembangkit di Aceh sudah lebih dari cukup. Akan tetapi karena sistem ketenagalistrikan di Aceh terkoneksi dengan sistem ketenagalistrikan Sumatera Bagian Utara, sehingga apabila terjadi gangguan di daerah lain, maka sebagian pasokan listrik dari Aceh juga dipergunakan untuk memasok daerah lain.
Begitu sebaliknya, apabila terjadi gangguan pembangkit listrik di Aceh, maka sebagian pasokan listrik dari daerah lain dipergunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik di Aceh. Oleh karena itu, pembangunan Mobile Power Plant Banda Aceh selain untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan di Aceh, juga untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan Sumatera bagian Utara.
MPP Aceh merupakan proyek MPP pertama bagi PJB di regional Sumatera. MPP Aceh akan dibangun di atas lahan seluas 4,7 hektar yang akan mampu meningkatkan tegangan yang sebelumnya sebesar 128 kV menjadi 149 kV pada sistem kelistrikan Sumatera. Selain itu, MPP Aceh juga meningkatkan kualitas pasokan listrik dan keandalan serta antisipasi pertumbuhan beban pada sistem kelistrikan Aceh dimana semakin meningkatnya kegiatan ekonomi industri masyarakat sekitar dan iklim investasi di kota Banda Aceh.
Saat ini, untuk menopang beban di Aceh dan sekitarnya, PJB juga telah mengoperasikan PLTMG Arun dengan kapasitan 184 MW. Untuk operasionalnya, dari total 104 pegawai 85 diantaranya merupakan putera daerah asli Aceh. Selain itu pula tenaga pendukung lainnya 100 persen merupakan warga lokal ring 1.
MPP Aceh juga dinilai cukup tinggi dalam menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena akan melibatkan tiga Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dalam memproduksi komponen mesin melalui transfer knowledge dari pemilik teknologi, serta proses Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) yang akan dilaksanakan oleh anak usaha PJB, yaitu PT Rekadaya Elektrika (RE).
PT RE diyakini mampu melakukan feasibility study hingga availability and improvement program yang dilakukan oleh putra-putri Indonesia yang mendukung sumber daya dalam negeri yang tinggi. (*)
