Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera turun tangan mengatasi swasembada komoditas pangan yang tidak tercapai target. Kinerja dan langkah koordinasi yang lemah Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dan pencapaian target swasembada, dinilai perlu dievaluasi.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai, pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada pangan sebagaimana menjadi program Nawacita. Memasuki tahun ke 4 pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud. Beberapa kali, importasi terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
“Swasembada sampai saat ini hanya mimpi bagaimana mau swasembada kalo kebutuhan pangan saja kita masih impor,” ujar Haryo dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu 10 Februari 2018.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya tidak adanya koordinasi antara Kementrian Pertanian dengan Kementrian teknis lainnya. Ia menyayangkan, sebagai negara yang sempat mendapatkan julukan lumbung beras Asia, Indonesia sekarang justru harus mengimpor pangan dari negara tetangga.
“Kordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementrian lain berantakan,” tegasnya.
Untuk memperbaiki kordinasi antar Kementrian, kata dia, dibutuhkan campur tangan Presiden. Presiden Jokowi seharusnya bisa bertindak tegas dengan memanggil Kementan untuk di evaluasi karena tidak hanya satu dua kebutuhan pangan yang dijanjikan swasembada bahkan ada 11 komoditi pangan yang seharusnya diwujudkan.
“Presiden harus mengevaluasi kalo perlu menteri pertanian di ganti. Masalah gini saja tidak becus menyelesaikan,” tuturnya.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah dapat mencontoh Belanda dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Meski hanya memiliki luas lahan pertanian terbatas, nyatanya Belanda tidak memerlukan impor pangan.
Sementara itu, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menambahkan, meski kesalahan ada di Kementerian Pertanian, namun demikian tanggung jawab tetap ada pada Presiden. Menurutnya, presiden dalam hal ini semestinya segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementan.
“Kalo begitu berarti selama ini kementan tidak betul betul valid dalam menyampaikan datanya ke presiden. Presiden harus segera mengambil keputusan. Kalo keputusan impor itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana sebetulnya presiden sudah melihat ada masalah dari sisi produksi,” ucapnya.
Meski Presiden Joko Widodo sempat menegaskan agar jajarannya tidak mempermainkan perkara pangan, namun masih bisa dikatakan pemerintah belum serius mengatasi permasalahan pangan ini. Karenanya, hal yang harus dilakukan adalah membuat keputusan politik dan jangan sampai tersandra dengan swasembada pangan yang selama ini digembar gemborkan Kementan. (*)
