Poin Penting
- Pemerintah butuh Rp781,6 triliun untuk mencapai target pajak 2025, setelah realisasi hingga September baru 62,4%.
- Pendapatan negara turun 7,2% yoy akibat penurunan harga komoditas, ekspor-impor, serta pelemahan PPh badan dan PPN impor.
- Defisit APBN melebar jadi Rp371,5 triliun meski belanja negara tumbuh 5,1%, sementara keseimbangan primer tetap positif.
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengejar penerimaan pajak pada 2025 agar mencapai target. Hingga akhir September 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.295,3 triliun atau 62,4 persen dari target Rp2.076,9 triliun, turun 4,4 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp1.354,9 triliun. Artinya, pemerintah masih membutuhkan Rp781,6 triliun untuk memenuhi target pajak hingga akhir tahun
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perlambatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh tekanan harga komoditas global dan menurunnya aktivitas ekspor.
“Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Purbaya dalam APBN KiTa, dikutip, Rabu, 15 Oktober 2025.
Adapun pendapatan negara secara keseluruhan tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau baru 65 persen dari outlook tahun ini. Angka ini juga turun 7,2 persen dibandingkan September 2024 yang mencapai Rp2.008,6 triliun.
Baca juga: Penerimaan Pajak per September Capai Rp1.295,3 Triliun, Turun 4,4 Persen
Kemenkeu mencatat perlambatan terjadi di hampir seluruh jenis pajak, terutama pada PPh Badan dan PPN Impor, yang terdampak oleh penurunan ekspor-impor dan melemahnya harga batu bara serta minyak dunia.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp221,3 triliun, atau turun 2,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume impor serta penurunan nilai kepabeanan akibat harga komoditas yang melemah.
Di sisi lain, belanja negara hingga akhir September 2025 telah mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook. Realisasi tersebut tumbuh 5,1 persen secara tahunan, dengan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari target.
Meski belanja meningkat, defisit APBN juga melebar menjadi Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen dari PDB, dipicu penurunan pendapatan negara di tengah meningkatnya belanja pemerintah pusat dan bantuan sosial.
Baca juga: Purbaya Lapor APBN Alami Defisit Rp371,5 Triliun per September 2025
Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga keseimbangan primer yang masih positif di level Rp18 triliun.
“APBN tetap menjadi instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
