Ambon – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kerja pengawasan industri jasa keuangan dan perlindungan konsumen serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan terutama di daerah, salah satunya adalah di Maluku. Adapun langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan kantor representatif OJK di berbagai daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan peran Kantor OJK di daerah sangat strategis dalam mendukung tiga hal prioritas di masa pandemi Covid-19 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber ekonomi baru, meningkatkan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan.
Khusus untuk wilayah Maluku, Wimboh menekankan agar Kantor OJK memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi andalan wilayah Maluku, di sektor perkebunan, pariwisata dan perikanan.
“Kantor OJK Maluku harus mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan dengan proses yang mudah, cepat, dan terjangkau, kepada pelaku UMKM dan sektor-sektor yang masih memiliki potensi untuk tumbuh,” kata Wimboh dalam peresmian Gedung Kantor OJK Provinsi Maluku, di Kota Ambon, Jumat, 13 Mei 2022.
Lebih jauh, Wimboh menjelaskan bahwa untuk mendorong pengembangan sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata tersebut perlu didorong pembiayaan berbasis KUR bersubsidi pemerintah dengan model klaster.
Pembiayaan KUR berbasis klaster ini, lanjut Wimboh dapat digunakan untuk pembelian alat pengolahan perikanan dan perkebunan guna meningkatkan produksi dan kualitas sehingga bisa memenuhi standar dan permintaan internasional.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan OJK dengan Pemerintah Provinsi yang telah terjalin selama ini dalam mendukung perekonomian masyarakat Maluku.
Di wilayah kerja Kantor OJK Maluku sendiri terdapat 19 bank umum dengan 149 jaringan kantor, dua bank umum syariah dengan empat jaringan kantor, dan satu BPR dengan 18 jaringan kantor.
Selain itu terdapat 23 perusahaan asuransi, 14 lembaga pembiayaan, satu dana pensiun, satu LKM dan tiga lembaga jasa keuangan khusus. Di industri pasar modal juga terdapat satu kantor Bursa Efek Indonesia, satu manajer investasi dan perusahaan sekuritas.
Dari sisi kinerja, perbankan di Provinsi Maluku terus tumbuh. Volume usaha tahun TW I 2022 meningkat 9,51% (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan DPK 14,60% (yoy). Penyaluran kredit tumbuh sebesar 13,96% dengan rasio NPL yang masih terjaga sebesar 1,16%.
Sementara itu, premi asuransi umum TW I 2022 turun 16,22% (yoy) dengan jumlah klaim meningkat 50,28%. Sedangkan premi asuransi jiwa pada TW I 2022 (yoy) meningkat 121,82% yang diiringi dengan peningkatan jumlah klaim sebesar 102,82%.
Kinerja perusahaan pembiayaan di provinsi Maluku juga meningkat dilihat dari piutang pembiayaan yang tumbuh pada TW I 2022 (yoy) sebesar Rp978,74 miliar atau 24,23% (yoy).
Pertumbuhan transaksi melalui fintech peer to peer lending di Provinsi Maluku juga meningkat. Pada TW I akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp389,66 miliar atau tumbuh 126,79%, dengan outstanding pinjaman sebesar Rp46,76 miliar atau 206,49%.
Jumlah pemberi pinjaman (lender) juga meningkat menjadi 1.241 atau tumbuh 32,30% dengan jumlah transaksi sebanyak 13.040 atau tumbuh 33,03%. Jumlah peminjam (borrower) mencapai 93.364 atau tumbuh 82,97% dengan transaksi sebanyak 505.126 atau tumbuh 102,41%.
Di pasar modal jumlah investor dari Provinsi Maluku pada TW I juga meningkat dengan jumlah single investor identification (SID) total mencapai 23.637 meningkat sebesar 132,44% yoy atau tumbuh sebanyak 13.468 investor pada TW I 2022.
Adapun seremonial peresmian gedung Kantor OJK Maluku dihadiri juga oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Wakil Gubernur Maluku Barnabas N. Orno, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua. Turut hadir secara virtual Anggota Komisi XI DPR RI dan jajaran Dewan Komisioner OJK lainnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
