Poin Penting
- Pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga untuk mencegah defisit APBN melampaui batas 3 persen di tengah lonjakan harga minyak dunia.
- Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut skenario risiko defisit bisa mencapai 3,18% hingga 4,06% jika harga minyak dunia terus melonjak.
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta K/L menghitung ulang anggaran dan menunda program tambahan untuk menjaga stabilitas fiskal.
Jakarta – Pemerintah memutuskan melakukan efisiensi anggaran pada Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengantisipasi dampak lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah tersebut diambil agar defisit fiskal tidak melampaui batas 3 persen.
“Nah langkah yang diambil per hari ini adalah pemotongan anggaran supaya kita tidak lewat daripada 3 persen,” kata Airlangga dalam Media Briefing, Senin, 16 Maret 2026.
Baca juga: Purbaya Tanggapi Investigasi Dagang AS: Surplus Indonesia Hal Wajar
Airlangga sebelumnya memaparkan tiga skenario dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berpotensi mendorong defisit melewati batas 3 persen.
Menurutnya, skenario tersebut disusun apabila konflik di Timur Tengah berlangsung dalam waktu cukup panjang, yakni sekitar 5 hingga 10 bulan.
“Karena kita 5 bulan, 6 bulan itu masih di dalam tahun anggaran sekarang dan 10 bulan itu sampai Desember. Jadi skenarionya adalah kalau perang sampai sekarang masih 5 bulan masih berjalan, kemudian perang diperkirakan berjalan 6 bulan dan sampai akhir tahun masih perang, itu worst case scenario,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, konflik di kawasan Timur Tengah saat ini baru berlangsung sekitar dua minggu sehingga pemerintah masih memilih opsi efisiensi anggaran K/L.
“Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit itu 3 persen,” paparnya.
Besaran Pemangkasan Masih Dihitung
Meski demikian, Airlangga menambahkan pemerintah belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan dipangkas karena masih bergantung pada perkembangan harga minyak dunia. Ia juga menilai lonjakan harga minyak biasanya diikuti kenaikan harga komoditas lain yang dapat meningkatkan penerimaan negara.
“Tetapi harga minyak itu ada juga pendapatan yang meningkat dari komoditas baik itu dari minyak sendiri, batu bara, nikel dan yang lain, bahkan ke kelapa sawit. Jadi karena ini masih sifatnya dinamis seperti pada saat covid kita juga mengevaluasi secara dinamis, memonitor setiap bulan seperti apa,” pungkasnya.
Baca juga: Airlangga Beberkan Skenario Dampak Lonjakan Harga Minyak, Defisit APBN Bisa Tembus 4 Persen
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dalam sepekan ke depan pemerintah akan meminta K/L menghitung ulang anggaran yang dapat dipangkas.
“Kita sudah mempersiapkan langkah-langlah yang diperlukan oleh K/L nanti mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan beberapa persen anggarannya dipotong. Kan ada beberapa program tambahan yang membuatnya gelembung sekali,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan K/L perlu memprioritaskan program yang sudah berjalan, sementara program tambahan akan ditunda hingga kondisi memungkinkan.
“Dengan anggaran sekarang, yang pertama kita fokus ke yang ada saja, program tambahan kita tunda dulu sampai keadaan memungkinkan, tapi sekarang jelas gak mungkin, jadi kita dokus ke anggaran yang ada, maksimalkan anggaran yang ada,” tegasnya.
Baca juga: PMI 53,8: Sirkus Musiman yang Dipuji Purbaya di Istana Sebagai Mukjizat
Tiga Skenario Dampak Harga Minyak terhadap APBN
Sebelumnya, Airlangga menyebutkan terdapat tiga skenario dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap APBN.
Skenario pertama, kata Airlangga, asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sekitar USD86 per barel dengan nilai tukar sekitar Rp17.000 per dolar AS dan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Dalam kondisi ini, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen dengan imbal hasil surat berharga negara (SBN) sekitar 6,8 persen.
Skenario kedua atau moderat, dengan asumsi harga minyak sekitar USD97 per barel dan kurs Rp17.300 per dolar AS, serta pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan imbal hasil SBN sekitar 7,2 persen. Dalam situasi ini, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,53 persen.
Skenario ketiga atau pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai USD115 per barel dengan nilai tukar rupiah melemah di kisaran Rp17.500 per dolar AS. Dalam kondisi ini defisit anggaran berpotensi melebar hingga 4,06 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen. (*)
Editor: Yulian Saputra
