Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menarik utang baru senilai Rp483,6 triliun hingga 30 November 2024. Angka ini sebesar 82 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
“Realisasi pembiayaan anggaran hingga 30 November 2024 mencapai Rp 428,8 triliun atau sekitar 82 persen dari total anggaran APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip, Kamis, 12 Desember 2024.
Secara rinci, pembiayaan utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan surat berharga negara (SBN). Realisasi penerbitan SBN mencapai Rp437,2 triliun, setara 65,6 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp666,4 triliun.
Kemudian, realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman nilainya mencapai Rp46,4 triliun. Sementara itu, pembiayaan non utang terealisasi minus Rp54,8 triliun.
“Kinerja pembiayaan ini terjaga dalam level terkendali dengan pengelolaan yang prudent dan kredibel serta tetap menjaga risiko dalam batas aman,” katanya.
Baca juga: Ekonomi Volatil, Pefindo Soroti Peluang dan Tantangan Penerbitan Surat Utang 2025
Baca juga: Jika PPN 12 Persen Berlaku, Sri Mulyani Hitung Pendapatan Negara Bisa Hilang Rp265,6 T
Thomas menambahkan, secara umum berbagai langkah pengendalian pembiayaan telah diimplementasikan untuk mendukung tujuan kesinambungan APBN.
“Realisasi pembiayaan hingga November ini menunjukkan pemerintah terus hati-hati dalam mengelola pembiayaan dengan mempertimbangkan outlook defisit APBN, kondisi likuiditas pemerintah serta dinamika pasar keuangan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan angka penarikan utang baru yang meningkat dipicu oleh tekanan yang dialami oleh APBN. Pada November 2024, APBN mengalami defisit atau tekor Rp401,8 triliun.
“Ini (pembiayaan) tumbuh cukup tinggi karena tahun lalu kita cukup mendapatkan penerimaan besar yang berasal dari perekonomian dan komoditas,” ungkap Sri Mulyani. (*)
Editor: Galih Pratama
