Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan defisit fiskal pada 2026 akan berada di kisaran 2,48 persen sampai dengan 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit fiskal 2026 dijaga pada kisaran 2,48 persen sampai dengan 2,53 persen PDB,” kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, Selasa, 20 Mei 2025.
Bendahara negara ini menjelaskan bahwa kebijakan fiskal sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui strategi counter cyclical yang efektif dan tepat dari sisi timing pelaksanaan, dukungan kepada dunia usaha dan masyarakat yang terus diperkuat, serta keberlanjutan fiskal yang dipastikan tetap terjaga.
Baca juga: Berbalik Arah, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
“Karena APBN adalah instrumen andalan dari masa ke masa dari pemerintahan ke pemerintahan hingga terus Indonesia mencapai tujuan bernegara,” tegasnya.
Sri Mulyani menyatakan, pembiayaan fiskal akan dijaga secara inovatif, prudent, dan sustainable untuk mendorong peningkatan investasi pemerintah dalam perekonomian.
Hal tersebut, kata Sri Mulyani, ditempuh dengan sejumlah kebijakan di antaranya, mengendalikan rasio utang dalam batas aman dan manageable, serta mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan peran BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan Special Mission Vehicle (SMV) yang disinergikan melalui keberadaan Danantara.
Baca juga: Strategi Kemenkeu Tambal APBN Usai Dividen BUMN Masuk ke Danantara
Kemudian, dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk antisipasi ketidakpastian, peningkatan akses pembiayaan investasi dan modal kerja dan/atau rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan UMKM, serta mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable. (*)
Editor: Galih Pratama
