Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tema kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera.
Sri Mulyani menjelaskan, dokumen ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. KEM PPKF Tahun 2026 ini disusun ditengah perubahan dahsyat dan fundamental yang drastis serta dramatis dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia.
Baca juga: Ditanya Soal Isu Pergantian Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Sri Mulyani Bungkam
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi pada 2026 akan menghadapi berbagai dinamika, gejolak, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diusulkan berada pada kirsaran 5,2-5,8 persen, dengan target inflasi di rentang 1,5-3,5 persen.
“Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2-5,8 persen, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi SDA dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 20 Mei 2025.
Baca juga: Sedih! Sri Mulyani Ungkap Bukti SDM RI Kalah Saing di Global
Berikut rincian proyeksi indikator ekonomi dalam KEM PPKF 2026 yang disampaikan Sri Mulyani kepada DPR:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2-5,8 persen
- Inflasi: 1,5-3,5 persen
- Nilai tukar rupiah: Rp16.500-16.900 per dolar AS
- Tingkat bunga SUN 10 tahun: 6,6-7,2 persen
- Harga minyak (ICP): USD60-80 per barel
- Lifting minyak bumi: 600-605 barel per hari
- Lifting gas bumi: 953 ribu hingga 1,01 juta barel setara minyak per hari. (*)
Editor: Yulian Saputra
