Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai USD625,37 miliar atau setara Rp10.302 triliun (asumsi kurs Rp16.475/USD).
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran ini dibutuhkan untuk memperluas konektivitas dan akses yang adil terhadap layanan infrastruktur di seluruh Indonesia.
“Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan sekitar USD625 miliar,” kata Sri Mulyani dalam International Conference Infrastructure 2025 di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Meski demikian, kebutuhan anggaran itu masih terkendala. Sebab, pemerintah hanya bisa memenuhi kebutuhan tersebut sekitar 40 persen.
Baca juga: Pemerintah Dorong Pembiayaan Alternatif dan Kreatif untuk Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Bila dirinci, alokasi melalui Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu membiayai sekitar USD143,84 miliar atau sekitar 23 persen, sementara dari anggaran pemerintah daerah sebesar 17 persen atau USD106,31 miliar dari total kebutuhan anggaran tersebut.
Bendahara negara ini menyebut, terdapat kesenjangan anggaran antara kebutuhan dan ketersediaan. Sehingga, dibutuhkan partisipasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta untuk menambal anggaran itu.
Sri Mulyani menyebut, anggaran dari BUMN dibutuhkan sebesar USD187,61 miliar dan sektor swasta USD187,61 persen atau masing-masing 30 persen.
Baca juga: Di Tengah Efisiensi Anggaran, Presiden Prabowo Borong 48 Jet Tempur Turki Rp162 Triliun
“APBN yang digabungkan dengan anggaran pemerintah daerah akan mencakup sekitar 40 persen. Jadi kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan ini. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra dan juga terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ungkapnya.
Adapun, APBN hingga saat ini telah menarik total investasi mencapai USD18,8 miliar, yang mencakup berbagai sektor seperti jalan raya, jalan tol, hingga infrastuktur untuk energi dan air.
“Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya. (*)
Editor: Galih Pratama
