Poin Penting
- Pemerintah terus mengevaluasi program MBG dan Kopdes Merah Putih agar lebih efisien dan tepat sasaran.
- Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan, efisiensi anggaran, dan koordinasi dengan instansi pelaksana.
- Reformasi di Kemenkeu terus diperkuat, termasuk penindakan terhadap pelanggaran di sektor perpajakan dan kepabeanan.
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terus mengevaluasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Purbaya, evaluasi dilakukan agar pelaksanaan kedua program tersebut semakin efisien dan tepat sasaran. Ia menilai, setiap program baru pasti menghadapi tantangan pada tahap awal sehingga pengawasan dan penyempurnaan perlu terus dilakukan.
Pemerintah, kata Purbaya, telah melakukan langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana agar penggunaan anggaran negara lebih akuntabel.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Jumat, 3 Juli 2026.
Baca juga: Ribuan Dapur MBG Buatan Polri Tuai Pujian Prabowo, Dari Mana Sumber Dananya?
Ia menegaskan, dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.
“Seluruh keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan fiskal negara,” ujarnya.
Reformasi Kemenkeu Terus Diperkuat
Selain evaluasi program prioritas, Purbaya memastikan reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.
Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.
Berbagai langkah pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangannya
Baca juga: Komnas HAM Ungkap Indikasi Pelanggaran HAM pada MBG, Ini Respons Pemerintah
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan integritas institusi sekaligus memperkuat penerimaan negara.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Purbaya. (*)
Editor: Yulian Saputra
