Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan rasio pajak (tax ratio) di kisaran 10,08 persen hingga 10,45 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.
Sri Mulyani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dijaga secara berkelanjutan melalui berbagai reformasi pada sisi pendapatan, ternasuk penerapan Coretax, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, untuk 2025 rasio pajak diproyeksikan sebesar 10,03 persen PDB.
Angka tersebut lebih rendah dari target di dalam APBN 2025 yang sebesar 10,24 persen, dan realisasi pada 2024 yang mencapai 10,08 persen.
Baca juga: Sri Mulyani Blak-blakan Sulitnya Naikkan Rasio Pajak
Kontribusi rasio pajak tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 8,72 persen dan penerimaan bea dan cukai sebesar 1,30 persen terhadap PDB pada 2025.
Keduanya masih di bawah target APBN yang masing-masing ditetapkan sebesar 9 persen dan 1,24 persen.
Kemudian, pada 2026, kontribusi dari rasio pajak yang dikoleksi dari pajak diproyeksikan di kisaran 8,90 persen hingga 9,24 persen, serta penerimaan bea dan cukai 1,18 persen hingga 1,21 persen terhadap PDB.
“Penerimaan pajak antara 8,9 persen hingga 9,24 persen, bea dan cukai 1,18 persen hingga 1,21 persen GDP,” jelasnya.
Baca juga: Rasio Pajak RI Harus Segini Agar Keluar dari Middle Income Trap
Sementara, proyeksi pertumbuhan negara bukan pajak (PNBP) yaitu 2 persen terhadap PDB pada akhir 2025, lebih rendah dari target APBN senilai 2,11 persen.
Lalu PNBP pada 2026 ditargetkan di kisaran 1,63 persen hingga 1,76 persen terhadap PDB.
Sehingga, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 12,04 persen dari PDB pada 2025, lebih rendah dari target dalam APBN yang sebesar 12,36 persen.
Sedangkan, pada 2026 pendapatan negara ditargetkan di kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen.
“Pendapatan negara antara 11,7 persen hingga 12,22 persen dari GDP,” ujar Sri Mulyani. (*)
Editor: Yulian Saputra
