Poin Penting
- Kemenkeu telah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun untuk kegiatan DTSEN dan sensus yang dilakukan BPS.
- Purbaya menyebut pemerintah tengah memperbaiki DTSEN agar data kesejahteraan masyarakat lebih akurat.
- BPS menegaskan desil DTSEN merupakan pemeringkatan relatif kesejahteraan, bukan ukuran mutlak pendapatan atau kemiskinan.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai polemik penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Purbaya mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan perbaikan terhadap DTSEN. Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
“Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya saat ditemui kantornya, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Baca juga: Soal Polemik Desil DTSEN, Begini Penjelasan BPS
Bendahara negara ini mengungkapkan, realisasi anggaran yang telah dicairkan Kemenkeu kepada BPS tahun ini mencapai sekitar Rp7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan DTSEN dan sensus.
“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya, Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk BPS,” ungkapnya.
Menurut Purbaya, kesalahan dalam proses survei merupakan hal yang dapat terjadi. Namun, ia berharap kualitas pendataan BPS akan semakin baik pada tahun depan.
“Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN nya bagus, jadi tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” katanya.
Dengan tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap perbaikan DTSEN dapat menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai program pemerintah.
BPS Jelaskan Arti Desil dalam DTSEN
Sebelumnya, BPS menjelaskan desil dalam DTSEN merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, desil bukan ukuran mutlak untuk menentukan tingkat kemiskinan, pendapatan, ataupun kekayaan suatu keluarga.
“Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” ucap Amalia dalam keterangan tertulis dikutip, 23 Agustus 2026.
Baca juga: Soal Polemik Desil, Airlangga: Tunggu Hasil Sensus BPS
Menurut Amalia, posisi desil menunjukkan peringkat relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
“Sebagai contoh, keluarga pada desil 3 berarti berada pada kelompok 3 dari sepuluh kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama,” imbuhnya.
Desil DTSEN Tak Hanya Berdasarkan Penghasilan
BPS menjelaskan penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan barang tertentu, daya listrik, pekerjaan, atau satu indikator lainnya.
Pemeringkatan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama. Faktor tersebut mencakup kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
Baca juga: Siap-siap! Pertalite Bakal Dibatasi untuk Desil 10
Berbagai informasi tersebut kemudian diproses menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT). Metode ini digunakan untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Karena menggunakan kombinasi berbagai indikator, satu kondisi tertentu tidak secara otomatis menentukan posisi desil suatu keluarga. (*)
Editor: Yulian Saputra
