Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit hingga Agustus 2024 sebesar Rp153,7 triliun atau -0,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ini masih dalam track sesuai dengan RUU APBN 2024,” Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Senin, 23 September 2024 di Jakarta.
Meski demikian, Sri Mulyani menyampaikan keseimbangan primer hingga Agustus 2024 masih mengalami surplus sebesar Rp161,8 triliun.
Baca juga: Menakar Peran Strategis APBN dalam Mendorong Ekspor
Selanjutnya, tercatat pendapatan negara mencapai Rp1.777,0 triliun atau 63,4 persen dari APBN. Angka ini terkontraksi sebesar 2,5 persen year on year (yoy).
“Kontraksi ini jauh lebih kecil dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Kalau diingat bulan lalu sekitar 6,5 persen atau pada bulan Juni bahkan bisa mencapai 8 persen. Jadi ini adalah peurunan dari kontraksi pendapatan negara,” jelasnya.
Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Syarat RI Bisa jadi Negara Maju, Apa Itu?
Bendahara negara ini berharap pendapatan negara ini hingga akhir tahun dapat terjaga dan sesuai dengan yang ditargetkan. Meskipun, di tengah situasi yang tidak ringan, terutama pada beberapa pos pendapatan negara seperti penerimaan pajak badan.
Kemudian, dari sisi belanja, Menkeu mencatat belanja negara sudah terealisasi Rp1.930,7 triliun atau 58,1persen dari target, naik 15,3 persen yoy.
“Pertumbuhannya masih sangat kuat, seperti diketahui tahun 2024 ini sejak awal tahun pertumbuhan belanja negara double digit, karena ada kebutuhan untuk Pemilu dan beberapa bantuan sosial el-nino. Itu semuanya menyebabkan belanja negara meningkat,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
