Poin Penting
- Belanja negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun, pertama kali menembus Rp4.000 triliun.
- Banggar DPR meminta kenaikan penerimaan pajak tidak berasal dari pemajakan baru yang membebani masyarakat.
- Setiap program APBN 2027 harus memiliki tujuan dan indikator yang jelas serta berdampak pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Jakarta – Belanja negara yang mencapai rekor baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dengan anggaran mencapai Rp4.097,2 triliun, DPR meminta setiap rupiah belanja negara memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab untuk memastikan pendapatan negara mampu menopang kebutuhan belanja.
“Namun di balik angka yang besar, ada tanggung jawab besar pula untuk mencapai pendapatan negara yang besar pula,” ujar Said dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara.
Baca juga: Tembus Rp4.097,2 T, Purbaya Beberkan Fokus Utama Belanja Negara di 2027
Said menyebut perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi dua sumber utama untuk memperkuat pendapatan negara.
Namun, pemerintah diminta berhati-hati dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Menurut Said, sensitivitas masyarakat terhadap kebijakan perpajakan perlu diperhatikan ketika pertumbuhan ekonomi rumah tangga masih berada di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Target Penerimaan Pajak
Dalam RAPBN 2027, target Pajak Penghasilan (PPh) meningkat Rp64,8 triliun, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik Rp132,8 triliun.
Said berharap peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan, bukan melalui penerapan jenis pajak baru yang berpotensi menambah beban masyarakat.
Di sisi lain, Banggar menyoroti penurunan target PNBP dalam RAPBN 2027. Berdasarkan outlook 2026, PNBP diperkirakan mencapai Rp575 triliun. Sementara itu, target PNBP tahun depan ditetapkan sebesar Rp517,4 triliun.
Baca juga: Anggaran MBG Rp240 T Diminta Keluar dari Jatah Pendidikan 20 Persen APBN
Said memahami terdapat potensi pelemahan harga komoditas ekspor pada tahun depan. Namun, dia menilai perbaikan tata kelola sumber daya alam dapat menjadi ruang untuk menjaga penerimaan negara.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, semestinya dapat mendukung pencapaian PNBP yang lebih optimal.
“Kami berharap target ini diperhitungkan kembali,” ungkapnya.
Harus Berdampak Nyata
Selain sisi penerimaan, Said menegaskan pentingnya kualitas belanja negara. Menurutnya, APBN tidak cukup hanya memiliki anggaran besar, tetapi setiap program harus memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Program pemerintah juga harus memiliki korelasi langsung dengan peningkatan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.
Karena itu, prinsip tersebut akan menjadi perhatian Banggar DPR dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah. Dengan belanja negara yang untuk pertama kalinya menembus Rp4.000 triliun, efektivitas penggunaan anggaran menjadi semakin penting. (*)
