Poin Penting
- OJK menilai sinergi pemerintah, BI, dan sektor keuangan menjadi kunci menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global
- Ekonom menekankan harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter serta strategi hedging untuk meredam risiko gejolak nilai tukar dan menjaga ketahanan ekonomi
- BSI memperkuat pembiayaan berkualitas dengan fokus pada sektor produktif, KUR Perumahan, dan dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jakarta – Tingginya ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik dan meningkatnya proteksionisme dunia mendorong penguatan sinergi antarotoritas untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Salah satu fokus utama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap terkendali, sehingga mampu menopang kinerja sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis DPMKP OJK, Aslan Lubis, menilai 2026 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri jasa keuangan. Menurutnya, tekanan tidak hanya berasal dari kondisi domestik, tetapi juga dipicu oleh ketidakpastian global yang masih tinggi.
Ia menyoroti konflik geopolitik, termasuk perang Iran-Amerika Serikat yang masih berlangsung, serta meningkatnya kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang mengganggu rantai pasok global, terutama sektor energi.
“Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kita ketahui juga kita sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak,” kata Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (29/7).
Menurut Aslan, kompleksitas tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Karena itu, koordinasi dan sinergi antarotoritas menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia mencontohkan langkah Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin sejak Mei 2026, serta kebijakan pemerintah melalui efisiensi anggaran untuk memperkuat ruang fiskal dan menjaga stabilitas rupiah.
“Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini,” tambahnya.
Baca juga: DBS: Gejolak Pasar Mulai Mereda, Pelemahan Rupiah Diperkirakan Terbatas
Harmoni Fiskal dan Moneter
Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Falianty, menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi prasyarat utama menjaga ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.
Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus berjalan seimbang tanpa ada dominasi salah satu kebijakan.
“Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality,” ujarnya.
Di sisi lain, Telisa mengingatkan tantangan implementasi kebijakan fiskal di daerah. Pengalihan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung program prioritas nasional memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Ya agar pelayanan publik dasar tidak terganggu,” kata Telisa.
Ia juga menilai transmisi pemulihan ekonomi ke sektor riil masih belum merata. Meski pertumbuhan kredit secara agregat mulai membaik, penyalurannya masih didominasi korporasi besar, seperti sektor sawit, nikel, CPO, dan proyek investasi. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM dan kredit modal kerja dinilai masih terbatas.
Fenomena tersebut, menurut Telisa, sejalan dengan melemahnya daya beli kelas menengah yang tercermin dari meningkatnya penggunaan tabungan maupun pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
“Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) atau manja,” tegasnya.
Hedging Jadi Strategi Mitigasi Risiko
Sementara itu, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai volatilitas nilai tukar akibat ketidakpastian global membuat pelaku usaha dan lembaga keuangan perlu memperkuat strategi lindung nilai (hedging).
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah telah meningkatkan risiko pasar, termasuk tercermin dari kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia.
“Upaya mitigasi dari perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah hedging. Ini adalah upaya korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar,” jelas Piter.
Ia menjelaskan, industri perbankan nasional telah menyediakan berbagai instrumen lindung nilai, mulai dari Forex Forward, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), FX Swap, FX Option, Cross Currency Swap, hingga Interest Rate Swap.
“Sinergi yang solid antara kebijakan fiskal yang adaptif, kebijakan moneter yang kredibel dan independen, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional agar tetap prudent, resilient, dan teruji,” ujar Piter.
Baca juga: Fitch Soroti Dampak Pengunduran Diri Gubernur BI terhadap Rupiah-Utang Pemerintah
BSI Perkuat Pembiayaan Berkualitas
Dari sisi industri perbankan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) memilih memperkuat strategi pembiayaan dengan menyeimbangkan ekspansi bisnis, efisiensi operasional, dan manajemen risiko di tengah ketidakpastian ekonomi.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, mengatakan transformasi pembiayaan syariah harus berorientasi pada kualitas pertumbuhan, bukan sekadar ekspansi.
“Transformasi pembiayaan syariah perlu diarahkan dari sekadar mengejar ekspansi untuk menumbuhkan pertumbuhan yang lebih efektif, tetapi juga harus berkualitas, profitable, dan memberikan dampak yang nyata terhadap perekonomian. Kami menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas pembiayaan, likuiditas, inklusi keuangan, dan juga agenda pembangunan nasional,” ujar Bob.
Menurutnya, peluang pertumbuhan tetap terbuka, terutama melalui pembiayaan investasi, sektor produktif yang tangguh, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
Salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang tidak hanya mendukung pembiayaan kepemilikan rumah, tetapi juga memperkuat rantai pasok sektor properti melalui pembiayaan toko bangunan dan agen properti.
“Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, BSI menyasar aspek demand untuk kepemilikan rumah oleh masyarakat, sekaligus memperkuat sisi supply dengan mendanai toko bangunan hingga agen properti, meski portofolio perseroan didominasi oleh segmen demand,” tandas Bob.
Selain itu, BSI juga mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan pembiayaan Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp444 miliar yang dialokasikan untuk 296 dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia. (*)
