Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa risiko pengetatan anggaran di tahun politik tentu berpotensi menghambat upaya akselerasi ekonomi daerah oleh para pemimpin terpilih pada pilkada 2018. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja pemerintah.
Baca juga: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Inflasi di Bawah 4%
Namun demikian, tambah dia, upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan penerimaan secara sepadan justru akan memberikan sinyal bias bagi dunia usaha.
“Penerimaan yang realisasinya di bawah target berarti akan ada extra effort dari Pemerintah untuk mengejar penerimaan (terutama dari sektor perpajakan) yang secara umum dapat menurunkan optimisme dunia usaha karena beban pajak yang meningkat,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga