Poin Penting
- OJK revisi aturan RBB melalui RPOJK untuk mengarahkan penyaluran kredit perbankan agar mendukung program prioritas pemerintah
- Fokus pembiayaan mencakup program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, dan koperasi desa guna memperkuat UMKM dan ekonomi nasional
- Tidak bersifat wajib, penyaluran kredit tetap disesuaikan dengan manajemen risiko dan risk appetite masing-masing bank, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan penyesuaian ketentuan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong perbankan agar lebih mendukung kepada program-program prioritas pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, penyesuaian akan dituangkan melalui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) untuk mengatur arah penyaluran kredit perbankan yang mendukung program nasional.
“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita juga mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program proritas pemerintah,” ujar Friderica atau yang akrab disapa Kiki dalam Indonesia Outlook, Selasa, 7 April 2026.
Baca juga: OJK Dukung Rencana Purbaya Ubah PNM jadi Bank UMKM
Kiki menjelaskan, POJK tersebut nantinya akanmengarahkan perbankan nasional untuk menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), tiga juta rumah, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Misalnya di MBG gitu ya. Kemudian program 3 juta rumah ya kita dorong. Terus kemudian seperti koperasi desa dan lain-lain itu juga kita siapkan di dalam ketentuan di rancangan di POJK RBB tersebut,” ungkap Kiki.
Kiki menilai kebijakan ini dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, memperkuat ekosistem UMKM, maupun meningkatkan kredit/pembiayaan industri perbankan.
“Kita yakin bisa mencapai itu dengan berbagai program untuk mendorong, mendukung program nasional yang ada saat ini. Misalnya kita meningkatkan pembiayaan sektor jasa keuangan tersebut. Ya tadi penguatan ekosistem UMKM sudah kita sampaikan dan seterusnya,” imbuhnya.
Baca juga: OJK Wanti-wanti Efek Domino Konflik AS–Iran ke Kredit Perbankan
Meski demikian, Kiki menegaskan penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor prioritas pemerintah tidak bersifat wajib, melainkan tergantung pada manajemen risiko dan risk appetite dari masing-masing bank.
“Nggak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (bank). Tapi intinya bagaimana OJK sekarang kita mendorong sektor jasa keuangan OJK itu kan bagaimana kita menjaga stabilitas sistem keuangan,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
