Poin Penting
- Survei Celios beri nilai rendah 3 dari 10 untuk kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, turun drastis dari nilai 5 pada 100 hari pertama.
- Mayoritas publik menilai janji politik belum terealisasi, elektabilitas Prabowo turun 34%, dan mayoritas meminta reshuffle kabinet.
- Kinerja ekonomi dan penegakan hukum dinilai buruk; publik mengeluhkan pajak memberatkan dan pengelolaan anggaran tidak transparan.
Jakarta – Lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang genap memimpin pada 20 Oktober 2025.
Berdasarkan hasil survei, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat rapor merah dengan skor 3 dari 10. Angka ini turun drastis dibandingkan 100 hari pertama yang sebelumnya mendapat nilai 5.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengatakan, survei dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia.
Survei menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgment (panel) dan survei publik. Survei expert judgment melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional.
“Dalam Rapor Celios, Prabowo Subianto hanya memperoleh nilai 3 dari 10, sedangkan Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 2 dari 10. Dua institusi utama, POLRI dan TNI, juga mendapat rapor rendah, masing-masing 2 dan 3 dari skala 10,” kata dia, dalam keterangannya, Minggu, 19 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, mayoritas responden menilai janji politik pemerintahan hanya dijalankan setengah hati.
Sebanyak 56 persen responden menyatakan janji politik hanya sebagian kecil yang berhasil, sementara 43 persen lainnya menilai tidak ada yang berhasil sama sekali.
Baca juga: Airlangga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Ekonomi RI Termasuk Tertinggi di G20
Temuan lain menunjukkan bahwa elektabilitas Presiden Prabowo Subianto turun signifikan hingga 34 persen, mencerminkan adanya pergeseran kepercayaan publik akibat ketidaksesuaian antara janji dan implementasi kebijakan.
“Survei menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran menurun karena terdapat 34 persen pemilihnya terdahulu yang tidak akan memilih kembali di Pemilu mendatang,” ujarnya.
Rapor Merah Jadi Panggilan untuk Reshuffle Kabinet
Hasil rapor merah, kata Askar, menjadi aspirasi publik agar pemerintah segera melakukan reshuffle kabinet, termasuk menjalankan rekomendasi untuk memperbaiki sektor penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga barang pokok, dan bantuan sosial khususnya ke kelas menengah.
Sementara itu, dalam hal pelaksanaan program, 72 persen responden menilai kinerja pemerintah masih buruk, dengan rincian 43 persen menilai buruk dan 29 persen sangat buruk.
Rencana kebijakan pun dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan publik, 80 persen responden menilai buruk atau sangat buruk.
Baca juga: Celios Kritik MBG: Harga Pangan Melonjak, Pedagang Kecil Tergerus
Kualitas kepemimpinan juga dinilai rendah, dengan 64 persen responden menilai kepemimpinan publik buruk atau sangat buruk. Kritik tajam muncul terkait tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan.
Sebanyak 81 persen responden menilai pengelolaan anggaran tidak transparan, dan 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah buruk atau sangat buruk.
Dalam bidang hukum, 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul, disertai persepsi bahwa aparat penegak hukum kehilangan independensi.
Janji Reformasi Belum Terwujud
Peneliti Hukum Celios, Muhammad Saleh, mengungkapkan temuan survei bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran justru menegaskan bahwa janji reformasi sektor keamanan belum berjalan.
“Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum. Dalam peristiwa demonstrasi Agustus-September 2025, merujuk data YLBHI terdapat 960 orang termasuk 265 anak ditetapkan tersangka, banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma ‘anarko’ dan ‘makar’. Polri kehilangan legitimasi moral di mata publik,” kata Saleh.
Di sisi lain, TNI ikut terseret dalam kritik setelah revisi UU TNI membuka jalan bagi peran militer di ranah sipil dan ekonomi dari proyek pangan, MBG, hingga PSN.
“Survei Celios menunjukkan Polri hanya mendapat nilai 2 dari 10 dan TNI 3 dari 10, dengan 75 persen publik menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk, dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif. Data ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan,” lanjut Saleh.
Baca juga: Himbara Dapat Suntikan “Dana Segar” Rp200 Triliun, Celios Wanti-wanti Risiko Inflasi
Survei juga menunjukkan bahwa 96 persen publik mendukung reshuffle kabinet, terutama terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Publik menilai koordinasi lintas lembaga tidak serasi (58 persen), upaya pemberantasan korupsi belum optimal (43 persen), dan berbagai kebijakan ekonomi justru menambah beban masyarakat.
Sebanyak 84 persen responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, sementara 53 persen menilai stimulus ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.
Kinerja Ekonomi Melempem
Peneliti Ekonomi Celios, Bakhrul Fikri menilai bahwa rendahnya penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang ekonomi dalam satu tahun terakhir menjadi indikasi kegagalan kebijakan untuk menjawab tekanan biaya hidup dan daya beli masyarakat.
“Fakta bahwa 84 persen responden menganggap pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, serta lebih dari separuh menilai bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian, menunjukkan adanya ketimpangan serius antara desain kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Baru 2 Hari Dibuka, “Lapor Pak Purbaya” Langsung Banjir 15.933 Aduan!
Ia menambahkan, momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi dengan memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pungutan dan pajak, memperkuat komunikasi publik yang transparan, serta menghentikan beberapa program yang tidak mampu menciptakan multiplier effect kepada masyarakat, salah satunya MBG.
Selain itu, 98 persen responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian agar struktur pemerintahan lebih efisien dan terfokus. Publik menilai kabinet saat ini terlalu gemuk dan lamban dalam mengambil keputusan.
Evaluasi ini juga mengungkap sepuluh pejabat publik dengan kinerja terburuk yang dinilai layak diganti dalam reshuffle kabinet.
Celios menilai reshuffle tidak hanya soal pergantian posisi, tetapi menjadi ujian bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki arah pemerintahan.
Penurunan Kinerja Prabowo-Gibran
Peneliti Celios, Galau D. Muhammad menyampaikan, penurunan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran telah berlangsung serius sepanjang 1 tahun periode berjalan, terutama jika dibandingkan dengan kinerja 100 hari pertama.
Temuan ini menjadi isyarat jelas bahwa publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total, termasuk mereshuffle kabinet bagi menteri yang berkinerja buruk dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien.” imbuh Galau.
“Hasil survei menunjukkan bahwa setelah satu tahun pemerintahan berjalan, persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen),” bebernya.
Baca juga: Pemerintah Kucurkan Stimulus Tambahan Rp30 Triliun untuk BLT dan Program Magang
Temuan ini, lanjut dia, menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar. Akses terhadap pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang, terutama di kelompok berpendapatan menengah dan bawah.
"Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat justru memperdalam kesenjangan sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
