Janji Reformasi Belum Terwujud
Peneliti Hukum Celios, Muhammad Saleh, mengungkapkan temuan survei bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran justru menegaskan bahwa janji reformasi sektor keamanan belum berjalan.
“Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum. Dalam peristiwa demonstrasi Agustus-September 2025, merujuk data YLBHI terdapat 960 orang termasuk 265 anak ditetapkan tersangka, banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma ‘anarko’ dan ‘makar’. Polri kehilangan legitimasi moral di mata publik,” kata Saleh.
Di sisi lain, TNI ikut terseret dalam kritik setelah revisi UU TNI membuka jalan bagi peran militer di ranah sipil dan ekonomi dari proyek pangan, MBG, hingga PSN.
“Survei Celios menunjukkan Polri hanya mendapat nilai 2 dari 10 dan TNI 3 dari 10, dengan 75 persen publik menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk, dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif. Data ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan,” lanjut Saleh.
Baca juga: Himbara Dapat Suntikan “Dana Segar” Rp200 Triliun, Celios Wanti-wanti Risiko Inflasi
Survei juga menunjukkan bahwa 96 persen publik mendukung reshuffle kabinet, terutama terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Publik menilai koordinasi lintas lembaga tidak serasi (58 persen), upaya pemberantasan korupsi belum optimal (43 persen), dan berbagai kebijakan ekonomi justru menambah beban masyarakat.
Sebanyak 84 persen responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, sementara 53 persen menilai stimulus ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.
Kinerja Ekonomi Melempem
Peneliti Ekonomi Celios, Bakhrul Fikri menilai bahwa rendahnya penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang ekonomi dalam satu tahun terakhir menjadi indikasi kegagalan kebijakan untuk menjawab tekanan biaya hidup dan daya beli masyarakat.
“Fakta bahwa 84 persen responden menganggap pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, serta lebih dari separuh menilai bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian, menunjukkan adanya ketimpangan serius antara desain kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Baru 2 Hari Dibuka, “Lapor Pak Purbaya” Langsung Banjir 15.933 Aduan!
Ia menambahkan, momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi dengan memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pungutan dan pajak, memperkuat komunikasi publik yang transparan, serta menghentikan beberapa program yang tidak mampu menciptakan multiplier effect kepada masyarakat, salah satunya MBG.
Selain itu, 98 persen responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian agar struktur pemerintahan lebih efisien dan terfokus. Publik menilai kabinet saat ini terlalu gemuk dan lamban dalam mengambil keputusan.
Evaluasi ini juga mengungkap sepuluh pejabat publik dengan kinerja terburuk yang dinilai layak diganti dalam reshuffle kabinet.
Celios menilai reshuffle tidak hanya soal pergantian posisi, tetapi menjadi ujian bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki arah pemerintahan.
