Jakarta – Sebagai salah satu bank pelat merah, Bank Mandiri konsisten membidik penyaluran kredit infrastruktur untuk mempercepat pemerataan ekonomi di Tanah Air. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan, upaya ini selaras dengan langkah pemerintah untuk mencapai visi Indonesia 2045 yang salah satunya difokuskan untuk memenuhi prasarana dasar, mendorong konektivitas dan pemerataan antar wilayah.
Hasilnya, Bank Mandiri menyalurkan kredit infrastruktur sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Presiden (Perpers) 38 Tahun 2015 sebesar Rp301,77 triliun hingga akhir 2023. Nilai tersebut tumbuh 15,95 persen year on year (yoy) dari posisi 2022 sebesar Rp260,25 triliun.
Pembiayaan tersebut disalurkan ke berbagai sub sektor seperti jalan, transportasi, migas dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat dan fasilitas kota, hingga konstruksi. Kredit ini termasuk untuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
Baca juga: Gara-Gara Ini, Harga Saham Bank Mandiri Tembus Rekor Tertinggi ke Level Rp6.900
“Ini merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri untuk terus konsisten menjadi salah satu pendukung penguatan infrastruktur tanah air di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Susana Indah dalam keterangan resmi, Rabu 15 Februari 2024.
Penyaluran kredit infrastruktur bank bersandi saham BMRI tersebut paling banyak disalurkan untuk sub sektor transportasi yang melonjak 24,79 persen yoy menjadi Rp78,29 triliun di penghujung 2023. Lalu, tenaga listrik mengalami peningkatan 18,34 persen yoy menjadi Rp51,50 triliun.
Kemudian, untuk sub sektor telematika naik 13,41 persen yoy menjadi Rp28,0 triliun pada 2023. Juga kucuran kredit infrastruktur untuk sektor migas dan energi terbarukan tumbuh 30,33 persen yoy menjadi Rp27,74 triliun.
Susana Indah melihat peluang sektor infrastruktur akan terus meningkat ke depannya. Berdasarkan riset tim Bank Mandiri, belanja infrastruktur bakal meningkat pada APBN 2024 sebesar Rp423,4 triliun atau naik 6 persen dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp399,6 triliun.
Sedangkan arah kebijakan infrastruktur 2024 akan difokuskan untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta meningkatkan daya saing Indonesia secara berkelanjutan.
Adapun target pembangunan infrastruktur mencakup belanja infrastruktur pelayanan dasar seperti transportasi dan konektivitas, pendidikan, dan kesehatan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi.
Ini membuktikan, pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan sebagai salah satu mesin pencetak perekonomian yang berkelanjutan kedepannya. Memegang peran sebagai mitra pemerintah dan agen perubahan, Bank Mandiri meyakini penyaluran kredit infrastruktur akan terus tumbuh.
“Oleh sebab itu, bank Mandiri akan konsisten mendukung pembiayaan infrastruktur dari hulu ke hilir dengan expertise yang relatif komplit dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” sambung Susana Indah.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor infrastruktur memiliki andil yang cukup besar.
Baca juga: Bank Mandiri Targetkan Kredit 2024 Tumbuh Hingga 15 Persen, Intip Strateginya
“Proyek infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dalam perekonomian termasuk penciptaan kesempatan kerja,” ujar Andry.
Berdasarkan hasil riset Tim Ekonom Bank Mandiri dampak ekonomi proyek infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah seperti pembangunan jalan tol, light rail transit (LRT) Jabodetabek, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Industri dengan total nilai proyek Rp430,0 triliun berpotensi meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar Rp690,5 triliun.
Selain itu, terdapat potensi penyerapan 2,4 juta tenaga kerja baru dari pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Sedangkan secara jangka menengah dan panjang, pembangunan infrastruktur juga bisa berdampak positif bagi industri turunannya seperti pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan hingga industri pengolahan dan properti. (*)
Editor: Galih Pratama
