Poin Penting
- Rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS dinilai mencerminkan persoalan struktural ekonomi, bukan sekadar sentimen global
- Menyusutnya selisih pertumbuhan ekonomi dan suku bunga dengan AS mengurangi daya tarik Indonesia bagi investor
- Penguatan rupiah memerlukan perbaikan fundamental ekonomi, produktivitas, dan infrastruktur dalam jangka panjang.
Jakarta — Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) hari ini, Kamis (4/6) dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek akibat gejolak geopolitik global. Kondisi tersebut mencerminkan persoalan struktural yang telah berlangsung dalam perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Direktur PT Samuel Tumbuh Bersama, Tae Yong Shim mengatakan terdapat dua faktor utama yang menentukan arah jangka panjang nilai tukar suatu negara, yakni selisih pertumbuhan ekonomi dan selisih suku bunga dengan negara pembanding, dalam hal ini Amerika Serikat.
“Pada dasarnya nilai tukar hanyalah cerminan hubungan antara dua perekonomian. Jika kita berbicara tentang rupiah terhadap dolar AS, maka yang sebenarnya kita bandingkan adalah Indonesia dengan AS,” katanya, di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Baca juga: Rupiah Jebol Rp18.000 per Dolar AS, BI Bilang Begini
Shim menambahkan, keunggulan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap AS terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2011, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia mencapai sekitar 14 persen, sedangkan AS hanya sekitar 3,5 persen, sehingga terdapat selisih lebih dari 10 poin persentase.
Namun saat ini, pertumbuhan PDB nominal Indonesia berada di kisaran 7,6 persen, sementara AS mencapai sekitar 5,4 persen. Dengan demikian, selisih pertumbuhan kedua negara tinggal sekitar 2,2 poin persentase.
“Keunggulan pertumbuhan nominal Indonesia telah menyusut cukup signifikan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti posisi Indonesia saat ini yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$4.900. Menurutnya, ketika China berada pada tingkat pendapatan yang serupa pada 2010, pertumbuhan PDB nominal negara tersebut mencapai sekitar 16 persen dan bahkan sempat melampaui 20 persen pada periode sekitarnya.
“Pertanyaannya, dengan tingkat pembangunan yang relatif serupa, seharusnya apakah Indonesia bisa tumbuh lebih cepat daripada saat ini?,” ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang menjadi perhatian adalah menyempitnya selisih suku bunga antara Indonesia dan AS. Pada 2005, suku bunga Indonesia berada di sekitar 13,6 persen, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS sekitar 4,4 persen, sehingga terdapat selisih lebih dari 9 poin persentase.
Saat ini, suku bunga Indonesia berada di kisaran 6 persen, sementara suku bunga AS masih berada di atas 4 persen. Dengan demikian, selisih imbal hasil yang ditawarkan Indonesia kepada investor global tinggal kurang dari 2 poin persentase.
“Jika Anda adalah investor global, apakah premi imbal hasil kurang dari 2 persen cukup menarik untuk mengambil risiko berinvestasi di pasar negara berkembang? Banyak investor kemungkinan akan menjawab tidak,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Shim, turut menjelaskan mengapa investor asing terus mengurangi eksposurnya terhadap obligasi pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, rendahnya inflasi Indonesia turut menekan pertumbuhan ekonomi nominal. Ia menilai inflasi yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat membatasi peningkatan nilai aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
“PDB nominal terdiri dari pertumbuhan riil ditambah inflasi. Karena itu, inflasi yang rendah secara alami akan menghasilkan pertumbuhan PDB nominal yang lebih rendah,” ujarnya.
Oleh karena itu, tantangan terbesar Indonesia saat ini berada pada aspek struktural, terutama melambatnya pertumbuhan sektor-sektor tradisional seperti manufaktur dan pertanian dibandingkan sektor jasa.
Shim mencatat sektor jasa seperti jasa keuangan, teknologi informasi, transportasi, serta makanan dan minuman tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor manufaktur dan pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi.
Selain itu, infrastruktur juga masih menjadi hambatan utama bagi peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Keterbatasan infrastruktur dan logistik menyebabkan kapasitas produksi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi.
Ia mencontohkan, perusahaan yang memiliki kapasitas produksi besar pada akhirnya akan menyesuaikan outputnya apabila sistem logistik dan distribusi tidak mampu mendukung penyerapan barang secara efisien.
Baca juga: Pengamat: Rupiah Berpotensi Sentuh Rp18.000 per Dolar AS
Karena itu, pelemahan rupiah tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek di pasar keuangan. Akar persoalannya berada pada kemampuan ekonomi nasional untuk tumbuh lebih cepat, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing.
Dengan kondisi ini, maka pelemahan rupiah lebih tepat dipandang sebagai persoalan struktural dibandingkan gangguan sementara akibat sentimen pasar.
“Tidak ada solusi instan. Jawaban jangka panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, infrastruktur yang lebih baik, produktivitas yang lebih kuat, dan lingkungan investasi yang lebih menarik. Menurut saya, diperlukan upaya yang lebih luas untuk menormalkan kondisi tersebut secara bertahap,” pungkasnya. (*) Ayu Utami
