Jakarta – Sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap 185 negara—termasuk Indonesia yang dikenakan tarif sebesar 32 persen—pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah negosiasi terkait kebijakan tersebut.
Delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tengah bertolak ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan United States Trade Representative (USTR) yang dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.
Seperti diketahui, pada 9 April 2025 waktu setempat, Trump menunda pemberlakuan sebagian tarif secara sementara selama 90 hari. Meski begitu, tetap diberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen. Penundaan ini terjadi karena banyak negara mulai mengambil langkah untuk bernegosiasi.
Baca juga: Pemerintah Ogah Balas Tarif Trump, Lebih Pilih Jalur Negosiasi
Dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dan Duta Besar USTR, Jamieson Greer, Airlangga menyampaikan sejumlah penawaran konkret untuk kerja sama bilateral. Indonesia berharap agar hasil negosiasi ini dapat disepakati dalam waktu 60 hari.
Hasil Negosiasi Tarif Trump
1. Komitmen Indonesia untuk Impor Energi dari AS
Indonesia menyampaikan rencana pembelian energi (migas) dari AS, seperti LPG, fruit oil, dan gasoline untuk menyeimbangkan perdagangan.
2. Meningkatkan Impor Produk Pertanian
RI akan memperluas impor produk holtikultura dari AS, seperti kedelai dan gandum yang menjadi ekspor unggulan Negeri Paman Sam tersebut.
3. Fasilitasi Perusahaan AS di RI
Indonesia dalam negosiasi tersebut berjanji untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia terkait percepatan perizinan dan kemudahan investasi.
4. Mengoptimalkan Kerja Sama Mineral Kritis (Critical Minerals)
Pemerintah RI juga menawarkan kerja sama di bidang mineral kritis (critical minerals) yang akan dioptimalkan untuk rantai pasok global yang berkelanjutan
5. Mendorong Investasi Staretgis
Dari sisi kerja sama antarnegara di sektor investasi, Indonesia mendorong AS agar investasi dilakukan secara business to business (B2B).
6. Kemitraan SDM dan Ekonomi Digital
RI mengusulkan penguatan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), termasuk bidang pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, dan layanan keuangan (financial services).
7. Tarif Ekspor RI ke AS yang Terlalu Tinggi
Indonesia meminta penurunan tarif ekspor untuk Top 20 produk utama RI ke AS, mengingat saat ini tarif yang dikenakan lebih tinggi dibandingkan negara pesaing.
8. Kesepakatan dalam Waktu 60 Hari
Indonesia berharap format, mekanisme, dan jadwal negosiasi dapat disepakati dalam waktu 60 hari. Tenggat ini ditetapkan agar masih tersedia 30 hari dari 90 hari masa penundaan untuk implementasi hasil kesepakatan.
9. Relaksasi TKDN
Pemerintah AS meminta agar RI merelaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengubah format menjadi berbasis insentif.
10. Diversivikasi Pasar Ekspor
Indonesia menyatakan akan mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS dengan melakukan relokasi dan diversifikasi ekspor ke negara lain seperti Meksiko, Inggris, Uni Eropa, dan negara-negara ASEAN.
Baca juga: Airlangga Beberkan Isi Negoisasi Tarif Resiprokal AS, Apa Saja?
Respons Positif dari Pemerintah AS
Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengapresiasi komitmen dan proposal konkret dari Indonesia. Ia menilai apa yang ditawarkan Indonesia sangat konkret dan saling menguntungkan, berbeda dengan proposal dari beberapa negara lain yang belum diterima oleh pihak AS.
Lutnick juga sependapat dengan target penyelesaian negosiasi dalam 60 hari, dan menyarankan agar segera disusun jadwal pembahasan teknis bersama Department of Commerce (DoC) dan USTR.
“Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick.
Baca juga: RI Kena Tarif AS Tertinggi untuk Garmen, Tekstil hingga Udang, Airlangga Protes
Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi
Adapun pemerintah Indonesia saat ini tengah merumuskan paket kebijakan ekonomi sebagai respons mitigasi terhadap risiko dampak kebijakan tarif resiprokal yang memicu perang dagang global.
Airlangga menyatakan, pembahasan paket kebijakan tersebut sedang berlangsung, termasuk mekanisme perizinan impor.
“Terkait dengan paket ekonomi, ini sedang dalam pembahasan dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan impor, terkait dengan API OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan,” kata Airlangga. (*)
Editor: Yulian Saputra
