Poin Penting
- Indonesia menjadi Wakil Ketua GPPAD dan menonjolkan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan
- Pemerintah Indonesia memamerkan program Kopdes, kampung nelayan, hingga MBG sebagai contoh
- GPPAD menyoroti masih adanya 800 juta penduduk dunia hidup dalam garis kemiskinan dan pentingnya kerja sama global.
Jakarta – Indonesia menegaskan perannya di panggung internasional setelah ditetapkan sebagai salah satu Wakil Ketua dalam Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development/GPPAD). Dalam forum yang digagas oleh China tersebut, isu kemiskinan menjadi fokus utama yang kembali disorot sebagai tantangan global.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mewakili Indonesia dalam rapat perdana Komite GPPAD di Beijing, Rabu (27/6/2026). Ia menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif harus dimulai dari desa sebagai pusat produksi pangan, aktivitas ekonomi, hingga layanan keuangan masyarakat.
Forum GPPAD yang dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Zhang Lu, menempatkan Indonesia bersama Pantai Gading (Côte d’Ivoire), Brazil, Pakistan, South Africa, dan Uzbekistan sebagai wakil ketua. Adapun China menjadi ketua forum tersebut.
Strategi Utama Pengentasan Kemiskinan
Dalam paparannya, Riza menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional. Ia membeberkan berbagai program strategis seperti pembentukan 83 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, pembangunan 5.000 kampung nelayan Merah Putih, hingga program makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi jutaan siswa.
“Indonesia meyakini bahwa pembangunan juga harus dimulai dari desa… pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa,” ujar Riza.
Ia menambahkan bahwa Indonesia menyambut baik setiap kerja sama dalam GPPAD. “Bersama kita bekerja sama, bersolidaritas, melakukan pembangunan yang berpusat kepada masyarakat,” katanya dikutip Antara, Kamis (28/5/2026).
Riza menegaskan bahwa Indonesia ingin terus belajar dari negara lain, termasuk China, yang dinilai memiliki pengalaman panjang dalam pemberantasan kemiskinan. Mulai dari aspek prosedural, tata kelola administrasi, hingga implementasi di lapangan menjadi fokus pembelajaran.
Baca juga: 1.061 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi, Kejar Target 20 Ribu Unit pada Agustus 2026
800 Juta Penduduk Masih Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Dalam sidang pleno, Wakil Perdana Menteri China Liu Guozhong menyoroti urgensi penguatan kerja sama internasional. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2025, diperkirakan masih ada 800 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, atau sekitar 9,9 persen dari populasi dunia.
“China akan secara aktif mendukung GPPAD dalam memperkuat dialog kebijakan, demonstrasi teknis, pelatihan bakat, serta melaksanakan proyek kerja sama ‘kecil tapi berdampak’ untuk membantu negara-negara berkembang meningkatkan kapasitas pengentasan kemiskinan mereka,” ujarnya.
GPPAD—yang melibatkan 53 negara dan sembilan organisasi internasional—disebut sebagai tonggak sejarah baru dalam upaya global mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Kemitraan ini mendorong pertukaran pengalaman, tata kelola, serta kolaborasi multipihak yang inklusif.
Baca juga: Menteri Maman Minta Kredit UMKM Rp1.500 Triliun Dukung Swasembada dan MBG
Kolaborasi Internasional untuk Pengentasan Kemiskinan
GPPAD membuka ruang partisipasi dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi internasional, hingga lembaga media. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pembangunan yang adil, tidak diskriminatif, dan inklusif sebagai pilar pengentasan kemiskinan global.
Dengan mandat baru sebagai pimpinan aliansi global ini, Indonesia membawa pengalaman pembangunan desa, model Kopdes, hingga program makan bergizi gratis sebagai contoh praktik baik yang dapat direplikasi di negara lain. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam agenda pembangunan global yang lebih berkeadilan.
Indonesia menegaskan bahwa kolaborasi internasional menjadi kunci dalam memerangi kemiskinan, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (*)
Editor: Galih Pratama
