Poin Penting
- Hanif Faisol resmi dilantik sebagai Wamenko Pangan dan siap mempercepat program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).
- Hasan Nasbi akan memperkuat strategi komunikasi pemerintah agar pesan publik lebih efektif dan tepat sasaran.
- Muhammad Qodari menilai komunikasi program pemerintah menjadi tantangan besar di tengah dinamika media, termasuk media sosial.
Jakarta – Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 27 April 2026, di Istana Negara, Jakarta.
Selain Hanif, Presiden Prabowo juga melantik pejabat lain, termasuk Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
Dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan, Hanif menyatakan kesiapannya untuk segera bekerja merealisasikan seluruh program unggulan Presiden.
“Di bawah kepemimpinan Pak Menko kita akan mendukung sepenuhnya, akan merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden. Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras,” ujar Hanif dalam keterangannya, Senin, 27 April 2026.
Baca juga: Istana Bersiap Reshuffle, Dudung, Hasan Nasbi dan Jumhur Hadir Jelang Pelantikan
Hanif menyebut sejumlah program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG), akan terus dijalankan. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk arahan lanjutan.
“Semuanya, MBG dan seterusnya, kita akan sentuh dan kita akan minta arah dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jalankan,” imbuh Hanif.
Lebih lanjut, ia menegaskan, seluruh langkah yang diambil bertujuan memberikan yang terbaik bagi bangsa.
“Insyaallah dengan kerja keras kita ingin menjadikan yang terbaik untuk bangsa kita,” tandasnya.
Perkuat Strategi Komunikasi Pemerintah
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menjelaskan perannya sebagai penasihat strategis dalam memperkuat arah komunikasi dan substansi pesan pemerintah.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Prabowo: Dudung jadi Kepala KSP, Jumhur Menteri LH
Hasan menegaskan pentingnya sinergi dengan beberapa pihak, termasuk Badan Komunikasi Pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai, dan bisa dipahami oleh masyarakat termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang berita-berita, pemahaman, atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah,” ujar Hasan kepada awak media usai pelantikan.
Tantangan Besar Komunikasi Publik
Sementara itu, Muhammad Qodari menyampaikan bahwa amanah sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah merupakan tanggung jawab besar, seiring banyaknya program pemerintah yang perlu dikomunikasikan secara komprehensif.
“Nah ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua K/L (Kementerian/Lembaga) insyaallah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama,” ujar Qodari.
Ia menambahkan, luasnya cakupan program pemerintah membutuhkan komunikasi yang masif dan terkoordinasi.
Qodari juga menyoroti perubahan lanskap media, khususnya peran media sosial yang semakin besar dalam arus informasi.
“Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri,” ungkap Qodari.
Baca juga: Menkeu Purbaya Siapkan Insentif Pasar Modal, Ini Syaratnya
Lebih lanjut Qodari juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, dan insan media.
Ia optimistis, kerja sama yang erat akan membuat komunikasi pemerintah semakin efektif dalam menyampaikan kebijakan dan program kepada publik. (*)
Editor: Yulian Saputra
