Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat per Agustus 2024 mencapai Rp1.368,5 triliun atau 55,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik 16,9 persen year on year (yoy).
“Ini 55,5 persen dari pagu. Pagunya di 2024 Rp2.467,5 triliun sebesar Rp1.368,5 triliun sudah di realisasikan. Angka ini tumbuh diatas realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2023 lalu,” kata Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Senin, 23 September 2024 di Jakarta.
Suahasil ini merinci, realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp703,3 triliun atau 64,5 persen dari pagu.
Baca juga: Tok! DPR Setujui APBN Tahun Pertama Prabowo-Gibran
Belanja K/L tersebut utamanya dipengaruhi oleh berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, sarana pra sarana pertahanan dan kemananan, serta dukungan pelaksanaan Pemilu.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp665,2 triliun atau 48,3 persen dari pagu APBN 2024. Utamanya terdiri atas realisasi subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Selanjutnya, dari total belanja pemerintah, sebesar Rp1.030,6 triliun atau 75,3 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Mulai dari perlindungan sosial. Dalam hal ini program keluarga harapan (PKH) sudah Rp17,7 triliun untuk 10 juta KPM, dan kartu sembako Rp28 triliun untuk 18,7 juta KPM. Untuk UMKM, melalui subsidi bunga KUR sebesar Rp20,9 triliun untuk 3,3 juta debitur.
Baca juga: Menilik Peran APBN dalam Melindungi Rakyat dan Topang Ekonomi RI
Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian Rp1,4 triliun, subsidi pupuk Rp12 triliun untuk 4,4 juta ton pupuk bersubsidi. Lalu, di bidang energi, untuk subsidi BBM Rp12,6 triliun, dan subsidi LPG 3 kilogram (kg) Rp48,2 triliun.
Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program Indonesia Pintar menyalurkan anggaran Rp9,8 triliun, Program KIP Kuliah Rp7,1 triliun, BOS (Kemenag) Rp7,6 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp4,6 miliar untuk 197 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Untuk kesehatan, melalui PBI JKN sebesar Rp30,9 triliun untuk 96,6 juta peserta.
“Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, rumah susun, gedung pendidikan tinggi (dikti) dan kapasitas satelit sebesar Rp114,4 triliun,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
