Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga September 2023 mencapai Rp1.967,9 triliun atau 64,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tumbuh 2,6 persen yoy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2023 sudah mencapai Rp1.396,9 triliun atau 62,2 persen dari total pagu belanja APBN.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja K/L Rp669,6 triliun atau 66,9 persen dari pagu, utamanya dimanfaatkan untuk dukungan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos.
“Ini utamanya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja bansos, belanja modal,” kata Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Rabu 25 Oktober 2023.
Baca juga: Soal Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Sri Mulyani: APBN dan APBD Belum Sinkron
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp727,3 triliun atau 58,4 persen dari pagu, utamanya terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, subsidi pupuk, serta bunga utang.
“Kalau dilihat secara total pertumbuhan dari belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir September 2023 adalah 2,6 persen dibandingkan tahun lalu,” ujar Sri Mulyani
Selanjutnya, dari total belanja sebesar Rp1.396,9 triliun, sebesar Rp803,5 triliun atau 57,5 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Dari mulai program keluarga harapan (PKH) itu ada 9,9 juta penerima, kami membayar setiap 3 bulannya Rp7,34 triliun dan sekarang Rp19,5 triliun terealisir,” ungkapnya.
Selain itu, kartu sembako diberikan kepada 18,5 juta kelompok penerima, yaitu setiap bulannya Kemenkeu menggelontorkan Rp3,7 triliun atau Rp29,8 per September 2023.
Sementara itu, masyarakat tidak mampu sebanyak 96,7 juta peserta dari BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah iurannya senilai Rp3,9 triliun per bulan. Kemudian bantuan pangan pada saat bulan Maret – Mei lalu menjelang atau Idul Fitri dalam bentuk beras, telur dan ayam sebesar Rp8,2 triliun.
“Untuk benih, mulsa, pupuk organik yang dirasakan langsng oleh petani Rp1,2 triliun, Rp574 miliar untuk alat dan mesin pertanian, serta Rp182 miliar pemeritnah memberikan bantuan dalam bentuk binatang ternak,” jelasnya.
Sementara itu, belanja subsidi kompensasi yang sudah dinikmati masyarakat dalam bentuk listik sudah dibelanjakan Rp77,9 triliun, LPG 3 kilogram Rp46,5 triliun, dan subsidi BBM Rp 95,4 triliun, serta subsidi perumahan Rp616,9 miliar.
Baca juga: Tok! DPR Sahkan UU APBN 2024, Ini Rinciannya
Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program indonesia pintar menyalurkan anggaran Rp8,0 triliun, Program KIP Kuliah Rp10,8 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,2 triliun, BOPTN Rp4,6 triliun, serta Kartu Prakerja Rp3,7 triliun.
“Kita juga membelanjakan infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat Rp108,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi seperti, jalan, sanitasi, air minum, jembatan, rel kereta, bandara, pelabuhan dan irigasi,” imbuhnya.
Sedangkan, untuk bantuan bencana terdapat belanjaRp1,8 triliun terutama untuk bantuan stimulus perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu kepala keluarga atau Rp1,22 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
