Poin Penting:
- Purbaya Yudhi Sadewa menemukan dugaan manipulasi nilai ekspor CPO ke AS dengan selisih harga hingga 200 persen.
- Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing ekspor SDA.
- Praktik manipulasi ekspor dinilai menyebabkan keuntungan perusahaan berpindah ke luar negeri sehingga penerimaan pajak dan royalti Indonesia menurun.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan dugaan manipulasi nilai dokumen perdagangan ekspor-impor atau trade misinvoicing dalam ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) ke Amerika Serikat (AS). Temuan itu dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah melakukan pengecekan terhadap tiga pengapalan dari 10 perusahaan sektor industri kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) secara acak. Dari hasil pemeriksaan awal itu, ditemukan indikasi kuat praktik manipulasi harga ekspor yang menyebabkan potensi kebocoran penerimaan negara.
“Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat,” ujar Purbaya seperti dikutip dari Antara.
Baca juga: Pengamat: Masalah Utama Ekspor SDA Bukan Kebocoran, tapi Oligarki dan Tata Kelola
Purbaya Ungkap Selisih Nilai Ekspor dan Impor Fantastis
Menkeu Purbaya menjelaskan, salah satu perusahaan tercatat melaporkan nilai ekspor sebesar 2,6 juta dolar AS. Namun, dokumen pembayaran dari pihak pengimpor di AS menunjukkan angka mencapai 4,2 juta dolar AS.
“Jadi, 57 persen lebih rendah. Ada yang lebih gila lagi, satu perusahaan lagi, di sini ekspor 1,43 juta dolar AS. Di sana (impor) 4 jutaan dolar AS. Berubah harganya 200 persen. Kita mau deteksi kapal per kapal,” jelas Purbaya.
Meski demikian, pemerintah belum mengungkap identitas 10 perusahaan yang diduga melakukan manipulasi dokumen perdagangan tersebut.
Praktik seperti ini dikenal sebagai under-invoicing, yakni pencatatan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya. Modus tersebut diduga digunakan untuk menekan kewajiban pajak dan royalti sehingga penerimaan negara berkurang.
Pembentukan DSI untuk Menekan Kebocoran Penerimaan Negara
Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor untuk memperbaiki tata kelola ekspor SDA sekaligus menutup celah manipulasi perdagangan yang selama ini terjadi.
Pembentukan DSI berangkat dari temuan pemerintah terkait dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas SDA. Kehadiran badan ekspor tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Dalam praktik transfer pricing, perusahaan di Indonesia menjual komoditas kepada perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga pasar internasional. Selanjutnya, perusahaan perantara di luar negeri menjual kembali komoditas tersebut dengan harga normal atau lebih tinggi kepada pembeli akhir.
Akibatnya, keuntungan besar tercatat di luar negeri, sementara laba perusahaan di Indonesia terlihat lebih kecil. Kondisi itu berdampak pada rendahnya pajak dan royalti yang diterima negara.
Baca juga: BUMN Ekspor SDA Dinilai Berbahaya, Negara Bisa Berubah jadi ‘Tengkulak Raksasa’
Modus Trader Afiliasi Jadi Sorotan
Dalam konteks perdagangan komoditas SDA, perusahaan trader berperan sebagai perantara yang membeli komoditas dari produsen untuk kemudian dijual kembali ke pasar internasional.
Contoh praktik yang disorot pemerintah terjadi pada perdagangan batu bara. Perusahaan tambang di Indonesia menjual batu bara kepada perusahaan trader di Singapura yang masih berada dalam satu grup usaha dengan harga murah. Setelah itu, perusahaan di luar negeri menjual kembali komoditas tersebut dengan harga pasar yang lebih tinggi.
Temuan Menkeu Purbaya mengenai manipulasi nilai ekspor ke AS menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai memperketat pengawasan perdagangan SDA untuk menekan kebocoran devisa dan mengoptimalkan penerimaan negara. (*)
Editor: Yulian Saputra
