Poin Penting
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN tetap berkesinambungan dan defisit terkendali meski harga energi naik hingga USD100 per barel
- Pemerintah memiliki bantalan fiskal untuk meredam gejolak ekonomi global, memberi kepastian stabilitas ekonomi hingga akhir 2026
- Kebijakan WFH satu hari seminggu bagi ASN diperkirakan menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun dari pengurangan kompensasi BBM.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi fiskal negara masih terjaga aman hingga akhir tahun, meski tekanan ekonomi global dan harga energi meningkat.
“Mungkin hanya sedikit saya ingin tambahkan untuk meyakinkan teman-teman media bahwa kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers, Selasa, 31 Maret 2026.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam gejolak perekonomian global.
“Kami masih mempunyai ruang untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” tegasnya.
Baca juga: Purbaya Sebut Ekonomi RI Jauh dari Krisis, Ini Buktinya
Purbaya menjelaskan, pihaknya telah menghitung menggunakan asumsi harga minyak hingga USD100 per barel masih dapat ditopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Hitungan kita sekarang sampai USD100 rata-rata sampai akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” imbuhnya.
Bendahara Negara ini juga meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal negara.
“Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah mendorong efisiensi energi melalui kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM.
Baca juga: Purbaya Ungkap Strategi APBN Redam Kenaikan BBM, Popularitas Presiden Ikut Terkerek
“Potensi penghematan dari kebijakan Work From Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM,” ujar Airlangga.
Pemerintah memberlakukan WFH bagi ASN di instansi pusat maupun daerah sebanyak satu hari kerja dalam seminggu atau di setiap hari Jumat yang mulai berlaku April 2026. (*)
Editor: Galih Pratama
