Poin Penting
- Pemerintah belum akan merevisi APBN 2026 meski harga minyak dunia sempat menyentuh USD100 per barel.
- Rata-rata harga minyak ICP masih sekitar USD68 per barel, di bawah asumsi APBN sebesar USD70.
- APBN 2026 dirancang defisit untuk memberi ruang pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan merevisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski harga minyak dunia sempat mengalami kenaikan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan konflik Amerika Serikat (AS) dengan Iran.
“Kemarin. Banyak yang nanya tuh harga minyak sudah USD100 per barel, apakah pemerintah akan segera merubah APBN-nya? Belum karena kalau dari sini sampai kemarin masih USD68. Artinya apa? kita masih bagus fiskalnya,” kata Purbaya dalam APBN KiTa, Rabu, 11 Maret 2026.
Berdasarkan estimasi dari Kementerian Keuangan, realisasi harga minyak mentah (ICP) secara rata-rata year to date hingga Maret 2026 berada di sekitar USD68 per barel.
Purbaya menilai posisi fiskal negara saat ini masih cukup kuat untuk mengantisipasi risiko menahan berbagai tekanan, termasuk kenaikan harga minyak mentah dunia.
“Ini sudah memasukkan kenaikan (minyak mentah) yang USD100, yang sebentar itu ya. Ini masih dibawa sumisi APBN yang ditapkan sebesar USD70 per barel. Karena itu sejauh ini masih terdapat ruang fisikal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026,” tambahnya.
Baca juga: Trump Akan Longgarkan Sanksi Minyak untuk Tekan Harga Energi Global
Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan fiskal apabila tekanan global terus berlanjut.
“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua dalam berawal dari posisi yang kuat APBN-nya, jadi teman-teman gak usah khawatir,” katanya lagi.
Purbaya menjelaskan APBN 2026 memang dirancang dengan skema defisit agar pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Purbaya Lapor Defisit APBN Tembus Rp135,7 Triliun di Februari 2026
Pada tahun ini, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat lebih cepat dirasakan.
“Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” imbuhnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
