Poin Penting
- Presiden AS Donald Trump berencana melonggarkan sanksi minyak terhadap sejumlah negara untuk menekan lonjakan harga energi global.
- Kebijakan sanksi minyak itu dipertimbangkan setelah harga minyak naik tajam akibat konflik militer antara AS, Israel, dan Iran.
- Rusia mengecam operasi militer tersebut dan mendesak deeskalasi konflik guna mencegah ketegangan yang lebih luas di kawasan.
Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan melonggarkan sanksi minyak terhadap sejumlah negara guna menekan lonjakan harga energi global. Kebijakan sanksi minyak tersebut rencananya dicabut sementara agar pasokan minyak meningkat dan harga dapat kembali stabil di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Dalam konferensi pers pada Senin, 9 Maret 2026, Trump mengatakan pemerintahannya sedang meninjau berbagai sanksi minyak yang selama ini diberlakukan terhadap beberapa negara penghasil energi.
“Kami juga mencabut berbagai sanksi terkait minyak untuk menurunkan harganya. Jadi, kami memiliki sanksi di beberapa negara dan kami akan mencabut sanksi-sanksi tersebut sampai situasi membaik,” kata Trump.
Baca juga: Trump Deklarasi Perang Besar di Iran, Ini Potensi Dampaknya ke Ekonomi RI
Menurut dia, pencabutan sanksi minyak tersebut bersifat sementara dan bisa saja tidak diberlakukan kembali jika situasi geopolitik membaik dan stabilitas pasar energi tercapai.
Trump menilai harga minyak dunia belakangan ini mengalami kenaikan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.
“Kami berupaya untuk menjaga harga minyak tetap rendah. Harga minyak naik secara artifisial karena upaya ini merupakan hal yang sangat positif. Maksud saya, ini adalah upaya yang tidak akan dilakukan banyak orang. Saya tahu harga minyak akan naik jika saya melakukan ini, dan mungkin kenaikannya lebih kecil dari yang saya perkirakan, tetapi saya rasa kita tidak akan berhasil secepat ini. Ini adalah keberhasilan militer,” jelasnya.
Konflik AS-Israel dan Iran Picu Lonjakan Harga Energi
Lonjakan harga energi global terjadi setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Operasi tersebut menyasar sejumlah wilayah strategis, termasuk ibu kota Teheran, dan menyebabkan kerusakan infrastruktur serta korban sipil.
Serangan itu memicu eskalasi konflik setelah Iran membalas dengan meluncurkan serangan ke wilayah Israel dan sejumlah fasilitas militer milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Pada awalnya, Washington dan Tel Aviv menyatakan operasi militer tersebut bertujuan menanggapi ancaman dari program nuklir Iran. Namun kemudian keduanya menegaskan bahwa operasi itu juga terkait dengan upaya mendorong perubahan kekuasaan di negara tersebut.
Baca juga: MA AS Batalkan Tarif Trump, Ini Reaksi Prabowo
Reaksi Rusia atas Operasi Militer
Dalam serangan awal tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan tewas pada hari pertama operasi militer. Pemerintah Republik Islam Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras peristiwa tersebut. Ia menyebut pembunuhan Khamenei sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengutuk operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel, serta menyerukan deeskalasi segera untuk menghentikan konflik dan ketegangan yang semakin meningkat di kawasan tersebut. (*)
Editor: Galih Pratama
