Poin Penting
- Dicky Kartikoyono menilai stabilitas sektor keuangan Indonesia cukup baik, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan.
- Optimalisasi kredit perbankan dan pembiayaan pasar modal menjadi strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Penguatan pembiayaan UMKM melalui sekuritisasi kredit diusulkan untuk memperluas akses pembiayaan sektor riil.
Jakarta – Stabilitas sektor keuangan Indonesia dinilai relatif terjaga dengan indikator perbankan dan pasar keuangan yang cukup solid. Namun, tantangan utama yang kini dihadapi adalah bagaimana stabilitas tersebut dapat berkontribusi lebih optimal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono saat memaparkan visi, misi, serta arah kebijakan strategis dalam uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurutnya, kondisi sektor perbankan dan pasar keuangan saat ini pada dasarnya berada dalam posisi yang cukup baik jika dilihat dari berbagai indikator kesehatan keuangan.
Namun demikian, ia mempertanyakan sejauh mana stabilitas sistem keuangan tersebut mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Perbankan sebenarnya kondisinya sudah cukup baik, indikator-indikator keuangannya juga baik. Pasar keuangan juga seperti itu. Namun pertanyaan yang sangat fundamental, apakah kondisi stabilitas di sistem keuangan itu bisa berkontribusi optimal untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Dicky, di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Baca juga: Fit and Proper Test OJK, Darmansyah Dorong Pengawasan Digital dan Sinergi Lintas Lembaga
Ia menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan di kisaran 5 persen.
Padahal pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden.
“Visi Asta Cita dari Bapak Presiden 8 persen, tentu tidak bisa hanya didukung oleh pembiayaan yang hanya berkisar 8 sampai 10 persen. Harus jauh lebih besar,” jelasnya.
Optimalisasi Kredit dan Pasar Modal
Sebagai langkah strategis, Dicky menawarkan sejumlah arah kebijakan untuk memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui optimalisasi penyaluran kredit perbankan dan penguatan pembiayaan dari pasar modal.
Menurut dia, peningkatan kredit tidak hanya bergantung pada sisi penawaran (supply), tetapi juga harus didukung permintaan pembiayaan (demand) yang kuat dari sektor riil.
“Penyaluran kredit harus memperhatikan dua sisi, yakni supply dan demand. Kemudian demand-nya tidak ada,” ujarnya.
Dari sisi penawaran, ia menilai penguatan perbankan melalui model universal banking, peningkatan pembiayaan sindikasi, serta penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis data yang lebih baik perlu terus didorong.
Sementara dari sisi permintaan, ia mengusulkan pendekatan kolaboratif melalui konsep pentahelix, yang melibatkan regulator, pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta parlemen.
Dalam skema tersebut, BI dan OJK diharapkan berperan sebagai honest broker yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi hambatan pembiayaan di sektor riil.
Baca juga: Komisaris Danantara Calon Bos OJK Beberkan 7 Pilar Penguatan Pengawasan Keuangan
“Honest broker itu kita duduk bersama untuk membahas bottleneck dan mencari solusi atas hambatan-hambatan pembiayaan,” kata Dicky.
Kolaborasi Pembiayaan dan Peran Danantara
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta melalui skema public private partnership untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis.
Dalam hal ini, lembaga investasi nasional Danantara dinilai dapat menjadi salah satu mitra penting dalam membuka akses pembiayaan.
Namun, menurut Dicky, pembiayaan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada sumber domestik.
Penguatan Pembiayaan UMKM
Selain itu, Dicky juga menyoroti pentingnya memperkuat pembiayaan bagi sektor UMKM yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.
Ia mengusulkan pemanfaatan instrumen sekuritisasi kredit UMKM sebagai salah satu solusi untuk memperluas akses pembiayaan.
Menurutnya, portofolio kredit ritel yang telah mencapai skala tertentu dapat disekuritisasi dan dijual kepada bank-bank yang memiliki fokus pada pembiayaan korporasi atau wholesale.
“Waktu saya menjadi pengawas dulu, ada SBPUK. Mereka yang biasanya fokus pada ritel itu dengan threshold tertentu sudah tercapai, selebihnya bisa disekuritisasi, dijual kepada bank-bank yang korporat, korporasi atau bank-bank yang berorientasi pada wholesale,” tandasnya.
Saat ini, penyaluran kredit UMKM di perbankan masih berada di kisaran 20 persen dari total kredit, dengan fokus yang berbeda-beda di setiap bank. (*)
Editor: Yulian Saputra
