Poin Penting
- Pemerintah menargetkan ekonomi 2027 tumbuh 6 persen, dengan investasi dipacu 7 persen
- Target tersebut didukung fundamental ekonomi, cadangan devisa USD145,3 miliar, dan modal masuk Rp140,6 triliun
- RAPBN 2027 mencatat defisit 2,40 persen PDB dengan fokus menjaga fiskal dan mendorong investasi.
Jakarta – Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menargetkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, percepatan investasi akan ditempuh melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027 dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen. Target ini akan dicapai melalui kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Danantara,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, dikutip, Rabu, 2 September 2026.
Menurut Purbaya, target pertumbuhan tersebut ditopang fundamental ekonomi nasional yang masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Pada Semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen dengan inflasi yang tetap terkendali. Likuiditas perbankan pun dinilai memadai untuk menopang penyaluran kredit.
Di sisi eksternal, neraca perdagangan sepanjang Januari-Juni 2026 masih mencatatkan surplus. Sementara cadangan devisa hingga Juli 2026 mencapai USD145,3 miliar.
Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut. Hal itu tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta perkembangan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang kondusif. Adapun aliran modal masuk hingga 28 Agustus 2026 mencapai Rp140,6 triliun.
Baca juga: DPR Dorong Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM Ekonomi Kreatif
APBN Jadi Katalis Pertumbuhan
Pemerintah juga menyoroti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap solid. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), sementara belanja negara tetap tumbuh kuat dengan defisit terkendali di level 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Purbaya mengatakan, percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi akan didukung melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara. Setiap instrumen tersebut diharapkan dapat bekerja secara optimal dan saling memperkuat.
Dalam strategi tersebut, APBN tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga menjadi katalis dalam meningkatkan peran sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
“APBN difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik dan berperan sebagai katalis untuk membangkitkan peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.
Pemerintah akan mengambil peran sebagai katalisator investasi, sedangkan sektor swasta didorong menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Danantara diharapkan mempercepat investasi produktif, khususnya pada sektor strategis dan hilirisasi yang memiliki nilai tambah tinggi serta dampak besar terhadap transformasi ekonomi nasional.
Sinergi tersebut juga diperkuat melalui kebijakan moneter dan sektor keuangan. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjamin independensi bank sentral.
Di sisi lain, sektor keuangan akan terus diperkuat agar semakin inklusif, dalam, dan stabil. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus menggerakkan sektor riil.
Pemerintah bersama Bank Indonesia juga akan terus menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pengendalian inflasi, menjaga suku bunga tetap kompetitif, serta mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah.
Dorong Investasi di Sektor Strategis
Di sektor strategis, khususnya minyak dan gas bumi (migas), pemerintah mendorong optimalisasi melalui reaktivasi sumur tidak aktif, percepatan pengembangan cadangan, pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan, serta perbaikan iklim investasi di sektor hulu migas.
Meski mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih tinggi, pemerintah menegaskan komitmen untuk tetap menjaga APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Reformasi fiskal akan dilanjutkan melalui optimalisasi penerimaan negara dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Pemerintah juga akan memperkuat kualitas belanja melalui efisiensi dan refocusing, serta mengelola pembiayaan defisit secara inovatif, hati-hati (prudent), dan berkelanjutan.
“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi tersebut harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Komitmen tersebut tercermin dalam postur RAPBN 2027. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun, dengan defisit anggaran dijaga sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen pada 2027, dengan inflasi 2,5 persen. Nilai tukar rupiah dipatok pada level Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Baca juga: Thomas Djiwandono Ungkap Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global yang Makin Kompleks
Sementara itu, Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan sebesar USD75 per barel. Target lifting minyak ditetapkan sebesar 612,5 ribu barel per hari, meningkat dari sebelumnya 610 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan mencapai 954 ribu barel setara minyak per hari.
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun ke kisaran 6,0-6,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di rentang 4,30-4,87 persen, rasio Gini sebesar 0,362-0,367, serta Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575. (*)
Editor: Galih Pratama
