Poin Penting
- Menkeu Purbaya menegaskan angka Rp11 triliun untuk pembukaan rekening masyarakat masih berupa estimasi kasar
- Masyarakat yang baru membuat KTP nantinya direncanakan langsung memperoleh rekening bank sekaligus menerima dana pembukaan rekening
- Purbaya menyebut fiskal 2026 sudah ketat sehingga program lebih realistis diimplementasikan tahun depan
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait dengan kesiapan anggaran program pembukaan rekening bank bagi masyarakat yang diestimasikan sekitar Rp11 triliun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya mengatakan, jumlah anggaran tersebut masih berupa perhitungan kasar. Dia menyebut, pemerintah belum menetapkan kebutuhan anggaran maupun penerima secara final.
“Kan belum Rp11 triliun. Ini anggarannya pasti belum dihitung kan, kan yang udah punya mungkin juga nggak dibukain kan. Nggak tahu kita lihat seperti apa. Nanti kita lihat. Saya belum tahu detailnya,” ungkap Purbaya saat ditemui di Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Baca juga: BSI Siapkan Rekening Bebas Biaya Admin untuk Masyarakat, Setoran Awal Mulai Rp1.000
Purbaya menjelaskan, angka penerima di kisaran 200 juta penduduk tidak seluruhnya berusia 17 tahun ke atas. Sehingga, hitungan kebutuhan anggarannya tidak akan mencapai Rp11 triliun.
Namun, Ia memastikan masyarakat yang baru membuat KTP nantinya akan langsung dibukakan rekening dan dana akan ditransfer ke rekening tersebut.
Sementara, untuk masyarakat yang sudah memiliki rekening, pemerintah masih mengkaji mekanisme penyalurannya agar penerima tidak perlu memiliki rekening ganda.
“Kita lihat seperti apa penduduknya, saya belum lihat. Nanti yang jelas, yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, dibuka langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga,” ungkapnya.
“Tapi kalau yang sudah atau existing yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya 2duarekening. Itu saya nggak tahu. Nanti saya tunggu detailnya dari mereka,” tambah Purbaya.
Purbaya menyebutkan, kebutuhan anggaran program pembukaan rekening bagi masayarakat bisa menggunakan dana cadangan dalam APBN. Namun, Ia mengaku tahun ini ketersediaan fiskal negara sudah sangat ketat, sehingga diharapkan program ini diimplementasi pada tahun depan.
“Harusnya sih, kalau anggaran tahun ini kan udah mepet, seharusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan dari BI. Itu pasti perlu waktu untuk merapihkan itu semua. Nggak langsung besok siap,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program rekening massal bagi masyarakat. Dana tersebut bersumber dari APBN dan ditujukan kepada lebih dari 200 juta penduduk.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan. Setiap rekening nantinya direncanakan memperoleh dana pembukaan sebesar Rp50 ribu.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun untuk Rekening Massal, Ini Skemanya
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah,” ujar Airlangga di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (9/9).
Airlangga belum memastikan sumber anggaran sepenuhnya berasal dari APBN 2026. Pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan pembiayaan melalui APBN 2027.
Pembahasan anggaran dan skema juga belum selesai dilakukan pemerintah. Pemerintah akan membahas teknis pelaksanaan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (*)
Editor: Galih Pratama
