Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto dari hasil efisiensi anggaran bakal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Bambang menjelaskan mesin pertumbuhan ekonomi di 2025 tidak lagi mengandalkan pada momentum Pemilu maupun Pilkada seperti di 2024 lalu.
“Engine dari pertumbuhan ekonomi 2025 yang tidak lagi bergantung kepada Pemilu, maka kemungkinannya adalah keberhasilan dari eksekusi program-program utamanya Pak Prabowo,” kata Bambang dalam pada acara Economic Outlook 2025 bertema “Membaca Tanda-Tanda Akankah Terjadi Krisis di Tengah Ketidakpastian Global dan Lemahnya Daya Beli Masyarakat,” yang digelar Infobank Media Group bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Marketing Research Indonesia (MRI), di Sangri-La Hotel, Jakarta, 4 Februari 2025.
Baca juga: Bambang Brodjonegoro Sebut Danantara Dipersiapkan untuk Tarik Investasi Asing
Bambang menjelaskan terdapat dua program prioritas Presiden Prabowo yang dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program 3 juta rumah. Menurutnya, program tersebut diyakini akan memberikan efek multiplier dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
“Tapi yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini. Karena kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect, dampak yang ganda yang tidak hanya bisa mendorong menjadi stimulus dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjadi upaya untuk melakukan pemerataan dari pertumbuhan itu sendiri,” bebernya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun. Salah satu pos yang dipangkas adalah belanja di kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menindaklanjuti Inpres Prabowo tersebut, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Baca juga: Bambang Brodjonegoro Akui Efisiensi Anggaran Bakal Pengaruhi Konsumsi
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk meninjau kembali anggaran sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna melakukan efisiensi dalam APBN 2025. Secara keseluruhan, anggaran belanja K/L yang harus diefisiensikan mencapai Rp256,1 triliun.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 sebesar Rp306,69 triliun dilakukan salah satunya untuk membiayai MBG.
Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran program MBG Presiden Prabowo Subianto akan ditambah Rp100 triliun atau menjadi Rp171 triliun. Sebelumnya anggaran MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp71 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
