Poin Penting
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan batas defisit APBN 3 persen dari PDB tetap dipertahankan.
- Perubahan batas defisit hanya akan dilakukan jika terjadi krisis besar seperti pandemi COVID-19.
- Pemerintah mewaspadai risiko pelebaran defisit akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah.
Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan akan tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Prabowo mengatakan bahwa aturan tersebut tidak akan diubah kecuali dalam kondisi darurat besar seperti pada saat pandemi COVID-19. Dia menyebut batas defisit sebagai instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19. Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya ,” kata Prabowo dalam keterangannya, dikutip, Senin, 16 Maret 2026.
Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari PDB sejak awal tahun 2000, setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor.
Baca juga: Prabowo Pasang Target Danantara Sumbang Rp800 Triliun Tiap Tahun
Prabowo juga menilai Indonesia lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam seperti sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional. Di saat yang sama, pemerintah akan terus mengembangkan panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel sebagai sumber energi alternatif.
“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar,” ujar Prabowo.
Prabowo juga kembali menegaskan komitmennya pada disiplin fiskal, meskipun banyak negara lain telah meninggalkan target ketat defisit anggaran. Ia mengatakan Indonesia dulu ingin meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3 persen dari PDB, namun banyak negara di kawasan itu kini tidak lagi mematuhinya.
Meski demikian, Prabowo menolak gagasan sejumlah pemikir ekonomi yang mendorong pertumbuhan dengan menambah utang besar-besaran. Ia mengatakan sejak kecil dididik oleh orang tuanya untuk percaya bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan.
“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan,” pungkasnya.
Harga Minyak Berpotensi Tekan Defisit APBN
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah skenario dampak dari lonjakan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Airlangga menyatakan apabila berbagai skenario tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan APBN 2026, maka defisit anggaran berpotensi melebar di atas batas 3 persen.
“Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan,” ujar Airlangga dalam sidang paripurna di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026.
Baca juga: PMI 53,8: Sirkus Musiman yang Dipuji Purbaya di Istana Sebagai Mukjizat
Pada skenario pertama, kata Airlangga, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) sekitar USD86 per barel, dengan nilai tukar sekitar Rp17.000 per dolar AS lebih tinggi dari asumsi APBN Rp16.500 serta pertumbuhan ekonomi dipertahankan sebesar 5,3 persen, maka defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Airlangga menyatakan perhitungan ini juga mempertimbangkan imbal hasil surat berharga negara (SBN) sekitar level 6,8 persen.
Pada skenario kedua atau moderat, dengan asumsi harga minyak sekitar USD97 per barel dan kurs Rp17.300 per dolar AS, serta pertumbuhan ekonomi berada di level 5,2 persen dengan imbal hasil SBN sekitar 7,2 persen. Maka dengan situasi ini, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,53 persen.
Skenario ketiga atau skenario pesimistis, harga minyak USD115 per barel serta nilai tukar rupiah melemah di kisaran Rp17.500 per dolar AS, defisit anggaran bisa melebar hingga 4,06 persen. Hal ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen.
“Nah ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas,” ungkapnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
