Poin Penting:
- Prabowo menyebut kebocoran kekayaan Indonesia mencapai ratusan miliar dolar AS setiap tahun akibat praktik perdagangan ilegal.
- Pemerintah membangun sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk memperkuat pengawasan ekspor dan devisa.
- Danantara dan konsolidasi BUMN menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ekonomi dan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti kebocoran kekayaan Indonesia ke luar negeri yang disebut mencapai ratusan miliar dolar AS setiap tahun.
Kebocoran itu terjadi melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, penyelundupan, hingga pemalsuan laporan perdagangan yang dinilai telah menggerus potensi penerimaan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Menurutnya, persoalan itu merupakan tantangan besar yang harus segera diselesaikan agar hasil sumber daya alam dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia.
Prabowo menegaskan, data mengenai aliran dana ke luar negeri itu bukan berasal dari pemerintah semata, melainkan dari lembaga-lembaga internasional. Karena itu, ia menilai praktik tersebut tidak boleh lagi dibiarkan berlanjut.
“Telah terjadi mengalir ke luar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik under-invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan,” ujar Prabowo.
Baca juga: Pengamat: Masalah Utama Ekspor SDA Bukan Kebocoran, tapi Oligarki dan Tata Kelola
Hingga kini pemerintah belum mengungkap siapa pelaku maupun perkara yang telah diproses hukum terkait dugaan kebocoran ratusan miliar dolar AS tersebut.
Pemerintah Benahi Tata Kelola Kekayaan SDA
Untuk menutup kebocoran tersebut, pemerintah membangun sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan ini diterapkan agar negara mengetahui secara pasti volume ekspor, tujuan penjualan, harga transaksi, hingga devisa yang seharusnya masuk ke Indonesia.
Prabowo menjelaskan, selama ini terdapat perbedaan besar antara harga jual komoditas dari Indonesia dengan harga yang tercatat di pasar internasional. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan negara.
Sebagai contoh, ia menyinggung ekspor minyak sawit mentah (CPO). Menurutnya, harga yang tercatat saat ekspor dari Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan harga jual di pasar internasional sehingga muncul selisih yang sangat besar.
“Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa yang dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia,” katanya.
Baca juga: Kabinet “Obesitas”: Semoga Mampu Tutup Kebocoran yang Capai 60-70 Persen dan Mampu Ciptakan Lapangan Kerja
Prabowo mengungkapkan, PT DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS hanya dalam waktu sekitar 1 bulan 2 minggu sejak mulai beroperasi.
Ia menyebut selisih harga ekspor yang sebelumnya mencapai 30-45 persen kini mulai menyempit setelah tata kelola diperbaiki.
Kekayaan Nasional Harus Kembali untuk Rakyat
Prabowo menegaskan seluruh sumber daya alam merupakan milik bangsa Indonesia. Karena itu, hasil pengelolaannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia memastikan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin perusahaan yang tetap melakukan praktik manipulasi perdagangan maupun melanggar aturan ekspor. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola ekonomi nasional.
“Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus ke luar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” kata Prabowo.
Selain membangun sistem ekspor satu pintu, pemerintah juga memperkuat pengelolaan aset negara melalui Danantara.
Dana kedaulatan itu disebut telah mengonsolidasikan aset negara bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS sebagai modal pembangunan jangka panjang.
Pada saat yang sama, pemerintah melakukan konsolidasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi. Hingga akhir Juli 2026, sekitar 250 BUMN telah digabungkan atau ditutup dengan potensi penghematan biaya operasional mencapai Rp50 triliun.
Prabowo optimistis rangkaian kebijakan tersebut akan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Menurutnya, perbaikan tata kelola menjadi kunci agar kekayaan nasional tidak lagi mengalir ke luar negeri dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor: Yulian Saputra
