Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta. Peluncuran e-katalog ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, termasuk mengurangi biaya pengadaan barang dan jasa hingga 30 persen.
“Saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang hari ini menyelenggarakan Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan,” ujar Prabowo dalam sambutannya, dikutip pada Rabu, 11 Desember 2024.
Prabowo menegaskan, mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” jelasnya.
Baca juga : Presiden Prabowo Resmi Serahkan DIPA 2025 ke Kementerian/Lembaga
Prabowo juga mengungkapkan bahwa efisiensi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga.
Hal ini tecermin dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.
“Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” terangnya.
Baca juga : Presiden Prabowo: Swasembada Pangan jadi Kunci Pengendalian Inflasi
Prabowo berharap, penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan, mendorong transparansi, serta meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya, di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
